Buruh Tantang Demokrat-PKS Turunkan Massa Tolak Omnibus Law

Buruh Tantang Demokrat-PKS Turunkan Massa Tolak Omnibus Law

BERITAKINI.CO | Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) menantang PKS dan Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar dagelan politik. 

"Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu," kata aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).

"Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat," cetusnya.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Senin (5/10). Saat itu, tujuh fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN sepakat. Hanya dua fraksi yang menolak RUU tersebut, yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Martin pun mengklaim pihaknya akan menurunkan ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Akbar Sumut ke jalan besok, Kamis (8/10), sebagai bentuk protes kepada Pemerintah dan DPR.

"Kita kemarin sudah konsolidasi dengan 25 organisasi dari berbagai sektoral. Dan kita sepakat dan memutuskan turun ke jalan besok untuk menggagalkan UU Ciptaker," ujarnya.

Menurut Martin, Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat serta menyejahterakan masyarakat. Namun, kata dia, itu memberikan 'karpet merah' bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dan menindas rakyat.

"Omnibus Law berpeluang mendisharmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut agraria yang udah ada selama ini, mereduksi norma, nilai-nilai dan kaidah yang sudah ada sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mempermudah perampasan kekayaan alam untuk investor serta kelompok bisnis," tuturnya.

Mereka juga kecewa dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kami kecewa pada aparat kepolisian, ketika rakyat bergerak menuntut hak nya mengagalkan Omnibus Law, Polisi justru menghalang-halangi. Di beberapa kota banyak jatuh korban. Polisi melakukan kekerasan terhadap gerakan rakyat," ujar Martin.

"Dengan segala resiko, kami siap turun dan siap dengan konsekuensinya. Kita lihat pemerintah dan DPR berkhianat dan semakin menindas rakyat," paparnya.

Rubrik
Sumber
CNNIndonesia

Komentar

Loading...