Bupati, Wakil, dan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Bakal Dapat Mobil Baru Tahun Depan

Bupati, Wakil, dan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Bakal Dapat Mobil Baru Tahun Depan
Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Aritonang

BERITAKINI.CO, Singkil | DPRK Aceh Singkil akhirnya menggoalkan usulan belanja kendaraan dinas sejumlah pejabat daerah tahun depan.

Alokasi anggaran untuk kedaraan jabatan ini tertuang dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 SKPK Setda Aceh Singkil.

Sempat diprotes sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar), namun Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Aritonang mengatakan telah menyepakati rencana pembelian tersebut.

"Benar, kita sepakati dianggarkan tahun depan, namun tidak semua ditampung," kata Hasanuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2020).

Dia mengatakan, pembelian direncanakan pada termin ketiga tahun anggaran 2021.

Politisi Golkar itu merincikan mobil jabatan yang direncanakan ditampung dalam APBK 2021 masing-masing, kendaraan dinas bupati, wakil bupati, pimpinan DPRK, ketua MPU, dan tiga mobil camat.

Lihat juga: Banggar DPRK Temukan Alokasi Rp 6 Miliar Diduga untuk Pembelian Mobil Dinas Pejabat Aceh Singkil Tahun Depan

Sebelumnya, rencana pembelian ini mendapat kritikan dari sejumlah anggota Banggar DPRK Aceh Singkil.

“Setelah kita baca-baca, ternyata ada pengalokasian anggaran yang cukup fantastis,” kata anggota Banggar DPRK Aceh Singkil, Al-Hidayat, Kamis (22/10/2020).

"Nilainya mencapai Rp 6 miliar di Setdakab. Kalau untuk OPD lainnya, kita belum tahu.”

Banggar pun meminta agar rencana pembelian kendaraan tersebut untuk dipertimbangkan.

"Sungguh sangat tidak populer jika hal itu diprioritaskan," katanya.

Terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang telah menghantam perekonomian masyarakat.

Anggota Banggar DPRK Yulihardin menambahkan, dalam pembahasan dengan TAPD, Banggar DPRK sudah menyampaikan pendapatnya ihwal pengalokasian anggaran untuk pembelian kendaraan tersebut.

"Di saat anggaran daerah banyak berkurang dan ekonomi masyarakat juga sangat susah, kita harusnya berempati dengan kondisi itu. Karena itu kami meminta TAPD untuk membicarakan kembali pada pimpinan daerah agar mempertimbangkan rencana pembelian mobil jabatan tersebut," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...