Bupati Minta Angkasa Pura Hentikan Penerbangan, Waled Husaini: Hana Lon Teupu, Sebab Hana Roh Lon

Bupati Minta Angkasa Pura Hentikan Penerbangan, Waled Husaini: Hana Lon Teupu, Sebab Hana Roh Lon

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Wakil Bupati Aceh Besar Tgk Husaini A Wahab mengatakan tidak tahu menahu ihwal surat yang dilayangkan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali kepada PT Angkasa Pura II agar operator bandara itu menghentikan aktivitas penerbangan saat hari pertama lebaran, baik idul fitri maupun idul adha.

"Hana lon teupu, sebab hana roh lon (Saya tidak tahu, karena saya tidak terlibat)," kata pria yang akrab disapa Waled Husaini itu, saat ditanyai BERITAKINI.CO, Sabtu malam.

Waled menduga kebijakan itu dilakukan karena yang bersangkutan telah memahami syariat Islam, sehingga mungkin tidak merasa perlu untuk meminta pendapatnya.

"Mungkin sudah lebih paham, jadi untuk apa lagi mengajak kita (musyawarah) jika sudah mengerti dan paham," katanya.

Soal itu, kata Waled, ia sendiri mengetahui dari orang lain. "Jadi lon teupu dari gob peugah (Saya sendiri mengetahuinya dari orang)," katanya.

Bukan kah kebijakan itu sebagai bentuk menerapkan Syariat Islam di segala bidang, seperti semangat yang tertera dalam surat yang dilayangkan Mawardi Ali tersebut?

"Jika memang begitu, saat salat Jumat juga pesawat harus berhenti terbang," katanya.

Baca: Maskapai Diminta Hentikan Penerbangan Saat Hari Raya, Ini Kata GM Angkasa Pura II

Seperti diketahui, Pemkab Aceh Besar meminta PT Angkasa Pura II, pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) untuk menghentikan aktivitas penerbangan saat hari pertama pelaksanaan hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha.

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali telah menyurati General Manager PT Angkasa Pura II untuk menyampaikan hal itu. Dalam Surat Nomor 451/2019 tertanggal 24 Juli 2019, itu Mawardi mengatakan bahwa himbauan itu sebagai bentuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam segala bidang demi terciptanya lingkungan yang islami di Aceh Besar.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

"Dan juga mendukung visi dan misi Bupati Aceh Besar yakni Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Syariat Islam," kata Mawardi Ali.

Namun PT Angkasa Pura II tak serta merta menjalankan himbauan itu. Terutama karena dunia penerbangan memang miliki regulasi terkait dengan airline dan dunia luar.

Rubrik

Komentar

Loading...