Bukan Menunda, KWPSI Minta Pemerintah Aceh Buat Peraturan Pelaksana Qanun LKS

Bukan Menunda, KWPSI Minta Pemerintah Aceh Buat Peraturan Pelaksana Qanun LKS
Ketua KWPSI Azhari

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) meminta Pemerintah Aceh tidak menunda penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh.

KWPSI justru meminta Pemerintah Aceh untuk memastikan penerbitan peraturan pelaksana dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

“Kita jangan sampai mengendurkan perbankan konvensional yang justru telah konversi ke bank syariah di Aceh. Ini paling penting,” kata Ketua KWPSI Azhari, Senin (4/1/2021).

Lihat: Kata Nova Soal Rencana Perpanjangan Operasional Perbankan Konvensional di Aceh

Terlebih, operasional perbankan dengan prinsip syariah merupakan identitas Acehan.

Selain itu, kata Azhari, perkembangan perbankan syariah di Aceh justru telah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

“Jangan pula pemerintah yang menyurutkan semangat perbankan konvensional yang sudah beralih ke bank syariah. Yang justru harus disiapkan adalah regulasi-regulasi, terutama peraturan pelaksana Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut,” kata Azhari yang juga Kepala Biro LKBN Antara Aceh ini.

Seperti diketahui, Qanun LKS mengamanahkan peraturan pelaksana tersebut diterbitkan setahun sejak qanun tersebut diundangkan. Adapun Qanun LKS diundangkan pada Desember 2018 lalu.

KWPSI mengingatkan bahwa seluruh stakeholder di Aceh sudah berkomitmen dengan sistem syariah tersebut, sehingga tak ada alasan soal keluhan para pengusaha yang menyatakan layanan syariah masih lemah, sehingga mengalami kesulitan bertransaksi lantaran lawan transaksi yang katanya di luar negeri menggunakan bank konvensional.

Lihat juga: Ketua Kadin Aceh Sebut Penutupan Perbankan Konvensional Menyulitkan Pengusaha

"Yang jelas, ini aturan Aceh, semua komponen harusnya mengikuti ini," kata Azhari.

Soal gagasan revisi qanun, kata Azhari, sejauh untuk memperkuat qanun dalam kerangka syariah, tentunya tak jadi soal.

Tapi bukan lantas merevisi untuk melakukan perpanjangan operasional perbankan konvensional.

Mekanisme revisi, kata Azhari, memang lazim diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tapi sifatnya justru menguatkan, bukan menganulir.

Rubrik

Komentar

Loading...