Buka Pendaftaran Anggota GAM di Medsos, Pria Ini Dicokok Polda Aceh

Buka Pendaftaran Anggota GAM di Medsos, Pria Ini Dicokok Polda Aceh
Tangkapan layar postingan Alu Basoka di akun FBnya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Seorang pria dijebloskan ke sel tahanan setelah dia nekat memposting pembukaan pendaftaran anggota GAM Sumatera di media sosial. Pria itu adalah MJ (31), warga Nisam, Kabupaten Aceh Utara.

Dia dibekuk Tim Siber Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Aceh pada Rabu malam, 21 April 2021 lalu di Desa Cot Glumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Petugas menilai MJ telah dengan sengaja dan tanpa hak menebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di masyarakat dengan postingannya tersebut.

Adapun postingan itu memuat informasi yakni ajakan untuk mendaftar menjadi anggota GAM. Seperti diketahui, GAM di kalangan rakyat Aceh diasosiasikan dengan Gerakan Aceh Merdeka. 

“Mengingat,menimbang,merasakan...karena MoU bin Helsinki....ka innalillahi...memutuskan telah dibuka pendaftaran GAM wilayah Sumatra untuk GAM yang na diaceh....syarat dan ketentuan berlaku.GAM sumatra,” begitu bunyi postingan MJ tersebut seperti yang dilihat di akun FBnya Alu Basoka.

Informasi pendaftaran itu diposting Alu Basoka pada 3 April 2021 lalu.

Dia juga mentagging atau menandai sejumlah akun lainnya sehingga postingan itu pun mendapat beragam komentar.

Direskrimsus Polda Aceh Kombes Margiyanta membenarkan jika petugas telah mengamankan MJ tersebut. Kepada petugas, MJ juga mengaku merupakan mantan anggota GAM.

Adapun motif dia memposting tersebut, diduga karena sakit hati, terutama kepada pejabat pemerintah daerah, karena tak sepenuhnya mendapatkan bagian atau kompensasi usai perdamaian antara Aceh dan Pemerintah Indonesia. 

Dia pun disangkakan melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE yang menyebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Rubrik

Komentar

Loading...