BPK: Pembayaran Gaji Stafsus, Pensus, dan Tim Kerja Gubernur Aceh Bebani Keuangan Daerah

BPK: Pembayaran Gaji Stafsus, Pensus, dan Tim Kerja Gubernur Aceh Bebani Keuangan Daerah
Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Keberadaan puluhan pembantu gubernur Aceh terdiri dari staf khusus (stafsus), penasehat khusus (pensus), dan tim kerja gubernur, dinilai hanya membebani keuangan daerah.

Mereka yang berjumlah total 86 orang itu menyerap total Rp 6 miliar lebih pada 2020 lalu.

Tapi gaji yang diterima tersebut dinilai tak linier dengan output yang diperoleh Pemerintah Aceh. 

BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020 mengungkapkan bahwa para stafsus, pensus dan tim kerja gubernur tersebut tidak menyampaikan laporan kerja yang diwajibkan.

Mereka seharusnya menyampaikan laporan setiap bulannya kepada gubernur Aceh melalui sekda.

Lihat: Temuan BPK: Pengangkatan Stafsus, Pensus, dan Tim Kerja Gubernur Aceh Tak Punya Dasar Hukum

Hal itu diketahui berdasarkan konfirmasi terhadap sejumlah kepala SKPA dan kepala bidang di SKPA. 

BPK juga mengonfirmasi kepada Kabag TU Setda Aceh dan diketahui bahwa tidak ada laporan kegiatan baik dari stafsus, pensus dan tim kerja gubernur.

Hasil pemeriksaan lanjutan, BPK hanya menemukan dokeumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium para staf gubernur tanpa dilengkapi laporan kegiatan setiap bulan.

BPK juga mengungkapkan bahwa kebijakan gubernur mengangkat stafsus, pensus dan tim kerja tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di antaranya, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di mana pada Pasal 208 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Lalu PP Nomo 33 Tahun 2018  Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kemudian PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah.

Kebijakan gubernur mengangkat pada staf tersebut pun dinilai telah membebani keuangan daerah.

Rubrik

Komentar

Loading...