BPK Minta Sekretaris DPRA Pertanggungjawabkan Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan Dewan Rp 2,68 Miliar

BPK Minta Sekretaris DPRA Pertanggungjawabkan Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan Dewan Rp 2,68 Miliar
Sekretaris DPRA Suhaimi | Antara Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya potensi kerugian negara dari kebijakan belanja tunjangan perumahan dewan pada Sekretariat DPRA tahun anggaran 2020.

Nilainya mencapai Rp 2,68 miliar lebih yang merupakan akumulasi dari kelebihan bayar terhadap 81 wakil rakyat tersebut.

Lihat: Sedap! Sudah Punya Rumah Dinas, Anggota DPRA Tetap Nikmati Duit Tunjangan Perumahan

BPK telah mengidentifikasi bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi di antaranya karena Sekretaris DPRA tidak mempedomani PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Begitu juga dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh yang menyetujui anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA tanpa mempedomani PP tersebut.

Di mana pada Pasal 16 ayat (2) PP tersebut menyebutkan bahwa rumah negara/dinas dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Sementara hasil pemeriksaan BPK, Sekretariat DPRA tetap menyalurkan tunjangan perumahan kepada para anggota dewan senilai Rp 10 juta per bulan kendati mereka telah memiliki rumah dinas yang siap ditempati sejak September 2020.

Sehingga BPK menyatakan pemberian tunjangan perumahan sejak September hingga Desember 2020 tidak dibenarkan.

Kepada BPK, Sekretaris DPRA menyatakan Pemerintah Aceh benar telah menyediakan rumah negara untuk ditempati pimpinan dan anggota DPRA. 

Namun berhubung perlengkapan rumah seperti meubelair yang sebagian telah rusak berat, sehingga perlu melakukan pengadaan baru. 

Sampai dengan bulan Juni 2020 pengadaan meubelair belum terlaksana secara menyeluruh. 

Sehingga pimpinan dan anggota DPRA berencana tidak menempati rumah dinas dan memilih kompensasi untuk dibayar tunjangan Perumahan Anggota Dewan. 

Secara umum perlengkapan rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRA telah siap ditempati mulai September 2020.

Atas persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara itu , BPK pun merekomendasikan kepada gubernur Aceh di antaranya agar memerintahkan Sekretaris DPRA mempertanggungjawakan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp 2,68 miliar lebih.

Rubrik

Komentar

Loading...