BKSDA Angkut Satwa Dilindungi Milik Nova, Walhi Aceh: Perlu Diusut Dari Mana Asal Burung-burung Langka Itu?

BKSDA Angkut Satwa Dilindungi Milik Nova, Walhi Aceh: Perlu Diusut Dari Mana Asal Burung-burung Langka Itu?
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh M Nur

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh M Nur menilai penting untuk mengusut asal muasal sejumlah satwa langka milik Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang selama ini dipelihara di rumah dinas wakil gubernur Aceh.

Sedikitnya ada delapan burung yang telah diangkut ke BKSDA Aceh pada Kamis, 11 Maret 2021 lalu.

Biro Humas Setda Aceh mengatakan, jenis-jenis burung yang diserahkan kepada BKSDA tersebut adalah seekor Julang Emas (Rhyticeros Undulatus), seekor Elang Hitam (Uctinaetus Malaynesis), tiga ekor Elang Bondol (Haliatur Indus) dan tiga Elang Brontok (Nisaetus Chirrhatus).

Tak dijelaskan sudah berapa lama burung-burung dilindungi itu berada di rumah dinas wakil gubernur tersebut. Tak jelas pula dari mana asal muasal satwa langka itu diperoleh Nova Iriansyah.

“Karena barang langka, bisa saja burung-burung itu bukan dari Aceh. Karena itu, ini perlu diusut dari mana burung-burung ini bisa mendarat di pendopo wagub, ini menarik,” kata M Nur saat dimintai tanggapannya ihwal kasak-kusuk Nova menyimpan burung-burung langka di mana hal itu tak dibenarkan seperti yang diatur Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Jumat (12/3/2021).

Penyerahan ini satwa langka milik Nova Iriansyah ini memang terkesan da-dakan, dan diduga lantaran keberadaan telah terungkap dan viral di media sosial.

Penelusuran BERITAKINI.CO, salah satu akun yang membeberkan keberadaan burung-burung tersebut adalah @Danurfan.

Dilihat dipostingannya pada 7 Maret 2021, @Danurfan mengaku mendapatkan informasi ihwal keberadaan burung-burung yang terancam punah tersebut di pendopo wakil gubernur Aceh.

Berselang beberapa hari, atau persisnya pada Kamis, 11 Maret 2021, burung-burung itupun dijemput oleh BKSDA di rumah dinas wakil gubernur.

Hadir dari BKSDA di antaranya, Drh Taing Lubis dan Kasubbag TU BKSDA Erwan Chandra Jaya.

Sementara dari Pemerintah Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi.

Seperti dikutip dari siaran pers Biro Humas Setda Aceh, Rahmandi beralasan bahwa selama ini burung-burung tersebut dipelihara dan dirawat sementara di pendopo wakil gubernur.

“Karena sudah sehat, maka hari ini diserahkan secara sukarela ke BKSDA Aceh,” katanya.

“Apalagi ini jenis burung-burung langka dan sudah semestinya dilindungi dan yang sudah terlanjur ditangkap perlu dirawat sampai sehat kembali untuk kemudian diputuskan oleh BKSDA status berikutnya.”

Rahmandi juga mengakui bahwa sesuai amanat undang-undang, perseorangan dilarang memelihara hewan dilindungi.

Apa yang disampaikan Rahmandi ini juga sejalan dengan Pasal 21 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyebutkan seriap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Dan itu ada hukuman pidananya.

“Pak Gubernur juga menegaskan agar mempedomani undang-undang sehingga burung-burung itu diserahkan,” katanya.

Penyerahan ini pun mendapat sanjung puji dari BKSDA.

Dikutip dari siaran pers Humas Setda Aceh, Drh Taing Lubis dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, mengapresiasi perawatan sejumlah burung di kandang singgah yang ada di rumah dinas wakil gubernur.

“Sebagai dokter hewan, burung-burung ini sehat, luar biasa sehat, dan ini pasti karena pemeliharaannya ekstra,” ujar Taing Lubis, hari itu.

Kasubbag TU BKSDA Erwan Chandra Jaya juga mengapresiasi pihak-pihak pemelihara burung-burung tersebut, termasuk dukungan gubernur Aceh yang telah menyerahkannya kepada BKSDA.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semuanya karena menyerahkan burung-burung ini dalam keadaan sudah sehat dan terawat dengan baik. Nantinya kami akan membawa hewan ini ke BKSDA untuk penanganan lebih lanjut,” kata Erwan.

Sementara, sikap BKSDA tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa kasus itu telah dihentikan.

“Itu indikasi bahwa kasus ini dihentikan. Dengan niat baik pendopo menyerahkan, kasus ini dihentikan, tanpa diusut,” katanya.

Dari perspektif penegakkan hukum, kata M Nur, langkah ini bisa dikatakan sudah cacat.

“Niat baik mengembalikan, itu boleh diapresiasi, upaya hukum tidak boleh berhenti,” katanya.

M Nur menilai penting untuk mengungkap kasus ini karena diduga melibatkan banyak pihak.

“Kalau saja burung itu dari Papua, misalnya, maka perlu diperiksa, bagaimana bisa tiba di Jakarta, lalu bisa masuk ke Aceh,” katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...