Beredar Surat Edaran Gubernur Aceh Larang Mudik Lokal, Tapi Perbolehkan Transportasi di Zona Distribusi yang Meliputi 23 Kabupaten/Kota

Beredar Surat Edaran Gubernur Aceh Larang Mudik Lokal, Tapi Perbolehkan Transportasi di Zona Distribusi yang Meliputi 23 Kabupaten/Kota

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Simpang siur ihwal kebijakan larangan mudik lokal di Aceh akhirnya terjawab. Ternyata, larangan mudik tersebut merupakan kebijakan resmi Pemerintah Aceh melalui surat edaran Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Petugas pun telah melakukan penyekatan di sejumlah titik, seperti di Kabupaten Aceh Jaya, untuk menghalau arus mudik antar kabupaten sejak 6 Mei 2021 lalu.

Sebelumnya, kebijakan penyekatan yang dilakukan kepolisian tersebut menuai reaksi dari banyak kalangan. 

Publik memahami bahwa larangan mudik berlaku hanya untuk antar provinsi. Namun petugas juga melakukan penyekatan lokal. 

Polisi tak mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menerbitkan surat edaran ihwal pelarangan mudik lokal tersebut.

Petugas disebut-sebut menggunakan dasar hukum Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor SE 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat yang telah diadendum dengan memasukkan tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah di antaranya juga menggunakan dasar SE Menteri Perhubungan tersebut untuk menerbitkan SE Nomor 440/8833 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 5 Mei 2021 itu.

Dilihat BERITAKINI.CO, pada poin b angka 3 SE tersebut, Nova di antaranya memerintahkan kepala daerah untuk melakukan pengendalian transportasi selama Idul Fitri melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transposrtasi antar kabupaten/kota dalam provinsi yang digunakan untuk kepentingan mudik dan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar pada kawasan kabupaten/kota berlaku sejak 6 Mei sampai 17 Mei 2021.

Tapi di sisi lain, larangan dikecualikan terhadap penggunaan transportasi darat pada kawasan kabupaten/kota pusat perdagangan dan distribusi Aceh yang tersebar di enam zona yakni Zona Pusat terdiri dari Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie; Zona Utara terdiri dari Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah; Zona Timur terdiri dari Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang; Zona Tenggara terdiri dari Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Singkil; Zona Selatan terdiri dari Aceh Selatan, Abdya, dan Simeulue, dan Zona Barat terdiri dari Aceh barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

Enam zona tersebut telah meliputi seluruh kabupaten/kota di Aceh yang berjumlah 23 daerah tingkat II. 

Rubrik

Komentar

Loading...