Belum Juga Dimerger dan Terancam Bubar, Pimpinan Akper di Aceh Galau

Belum Juga Dimerger dan Terancam Bubar, Pimpinan Akper di Aceh Galau

BERITAKINI.CO, Banda Aceh |  Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Aptikesda) Aceh Syamsudin meminta Ombudsman untuk memfasilitasi percepatan penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi kesehatan yang berada di bawah pemerintah daerah, baik provinsi maupaun kabupaten/kota.

“Agar pengelolaannya berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam hal ini akan digabung ke beberapa Universitas Negeri yang berada di Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” katanya saat melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat (13/1/2017).

Syamsuddin mengatakan, beberapa perguruan tinggi kesehatan yang berada di bahwa pemda sangat galau mengingat batas waktu merger ke universitas negeri tinggal beberapa bulan lagi yakni pada Mei 2017.  

Jika tidak dimerger sesuai tenggat yang telah ditentukan, maka perguruan tinggi kesehatan milik pemda akan dibubarkan. “Harapan kami Ombudsman RI Perwakilan Aceh agar dapat membantu proses percepatan penggabungan,” katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin mengungkapkan, permasalahan tersebut sebenarnya sudah pernah dibahas di tingkat pusat yang melibatkan lintas kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi, pemerintah daerah dan Ombudsman RI.

“Bahwa kewenangan pengelolaan perguruan tinggi adalah urusan pemerintah pusat, sehingga tidak boleh lagi dikelola oleh Pemda,” kata Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan melakukan koordinasi lanjutan pada 20 Januari 2016 dengan memanggil Pemda Aceh dan pemda kabupaten/kota yang memiliki perguruan tinggi kesehatan, serta pimpinan universitas negeri yang telah ditunjuk untuk penggabungan.

“Ini langkah untuk percepatan proses penggabungan tersebut,” katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...