Begini Penjelasan Ketua Pansus UU Pemilu Soal Pencabutan Dua Pasal UUPA

Begini Penjelasan Ketua Pansus UU Pemilu Soal Pencabutan Dua Pasal UUPA
Ilustrasi

JAKARTA | Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi pencabutan dua pasal Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) lewat Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh dua anggota DPR Aceh yakni Kautsar Muhammad Yus dan Samsul Bahri alias Tiong, Kamis (5/10/2017).

Sidang kali ini yang merupakan sidang keempat beragenda mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI) selaku pihak yang menggodok Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dari DPR RI hadir Lukman Edi (Ketua Pansus UU Pemilu) dan Asrul Sani dari Komisi III.   

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman dan hakim anggota Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahduddin Adams, dan Suhartoyo.

Dari materi gugatan, ada beberapa poin yang ditanggapi oleh perwakilan dari DPR RI, di atanrany tentang penggugat kehilangan hak penyelenggara dan kekhususan Aceh.

Dalam penjelasan yang dibacakan bergantian oleh Lukman Edi dan Asrul Sani disebutkan bahwa pemberlakukan dua pasal yang dipersoalkan yakni pasal 557 dann 571 UU Pemilu tidaklah menghilangkan hak penggugat dan juga tidak bertentangan dengan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh.

“Terhadap dalil pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan asumsi pemohon saja,” kata Lukman Edi.

Disebutkan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013 untuk memperbaiki peraturan tentang pemilu.

“Beberapa hal baru adalah seperti pengawas pemilu di kabupaten/kota diberikan status yang baru yakni permanen. Penyelenggara pemilu yang tadinya disebut Panwaslu Kabupaten Kota, sekarang menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Sekarang Bawaslu sangat kuat sebagai sebuah lembaga penyelengara pemilu sehingga bisa mengimbangi kekuatan KPU terutama dalam hal kebijakan hukum,” kata Lukman Edi. 

Lukman juga menolak disebut mengabaikan kehususan Aceh. “Karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh. Bagimana pun para pemohon perlu memahami bahwa hukum selalu berkembang, tidak statis. Karena norma yamg ada di UU Pemilu yang baru tidak sinkron dengan yang ada di Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” tambah Lukman.

Oleh karena itu, kata dia, demi menjamin kepastian hukum dan mencegah  dualisme peraturan yang saling tumpang tindih, maka dirumuskan norma pengaturan pasal yang dipersoalkan.

“Sebelumnya di Aceh itu ada Panwaslu, ada Panwaslih. Panwaslu itu adalah hirarki dari Bawaslu Pusat, sementara Panwaslih dengan fungsi yang hampir sama itu ada di Aceh. Jadi ada dua lembaga pengawas pemilu di sana,” katanya. 

Lukman juga membantah jika penggugat merasa hak konstitusionalnya hilang. Pencabutan Pasal 57 dan 60 (kecuali ayat 3) kata dia, tidak menghilangkan hak penggugat selaku anggota DPR Aceh untuk memilih anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP  Aceh (di provinsi lain disebut KPU Provinsi) dan Panwaslih.  Ini lantaran ayat  4 pasal 60 UUPA tidak dicabut. 

“Sehingga jelas DPR Aceh masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon,” kata Lukman.  

“Masih tetap KIP Provinsi Aceh yang setara dengan KPU Provinsi di provinsi lainnya. DPR RI sama sekali tidak mengabaikan kekhususan Aceh karena KIP dan Panwaslih tetap ada di Aceh,” tegas Lukman.

Lukman Edi sepakat bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus dipahami sebagai sebuah konsensus besar dalam perdamaian antara  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik indonesia. Namun, kata dia, perubahan-perubahan dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum termasuk soal kepemiluan, tidak dapat dihindari.

Sekedar informasi, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disahkan oleh Presiden Jokowi (setelah dibahas DPR RI) pada 15 Agustus lalu menyatakan tidak berlakunya dua pasal di UUPA yakni pasal  57 dan Pasal 60 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4.

Pencabutan itu tercantum dalam pasal 571 ayat D yang berbunyi,“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Adapun bunyi pasal 57 UUPA yang dinyatakan tidak berlaku itu sebagai berikut:

(1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sedang pasal Pasal 60 UUPA berbunyi: (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3)Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Adapun bunyi pasal 557 dalam UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017 tersebut :

1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

2. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Rubrik
Sumber
Parlemen.co

Komentar

Loading...