Batal Dibangun 2017, Rp 15 Miliar Dana Proyek Kantor Bupati Pidie akan Dialihkan

Batal Dibangun 2017, Rp 15 Miliar Dana Proyek Kantor Bupati Pidie akan Dialihkan

BERITAKINI.CO,  Sigli | Pemerintah Kabupaten Pidie membatalkan pembangunan kantor bupati pada 2017 ini. Meski sesungguhnya, dana senilai Rp 15 miliar telah dianggarkan untuk pembangunan tahap pertama.

Wakil Bupati Pidie Fahlullah TM Daud mengatakan, salah satu alasan batalnya proyek tersebut adalah faktor waktu yang tergolong mepet.

"Dengan sisa waktu anggaran 2017 sudah mau habis,  tidak mungkin kita bangun tahun ini," kata Fadhlullah saat dihubungi BERITAKINI. CO, Kamis (26/10/2017).

Fadhlullah menambahkan, sampai saat ini Pemkab Pidie sedang fokus pada penilaian dan penghapusan aset gedung terlebih dahulu. "Kita hitung dan hapus aset dulu, sebagai tahapan pengerjaan," ujarnya.

Baca: Tak Kunjung Dibangun, Dewan Khawatir Pemenang Tender Proyek Kantor Bupati Pidie Gugat Pemerintah

Mengenai dengan anggaran yang sudah diplotkan untuk pembangunan kantor bupati, kata Fadhlullah, kemungkinan akan dialihkan kepada kegiatan lain.

Sedangkan untuk pengalihannya sendiri akan dibahas dengan tim anggaran kabupaten.

"Mengenai anggaran pembangunan kantor bupati yang tidak jadi dibangun tahun ini, nanti kami akan duduk dulu dengan tim anggaran," ujarnya.

Kemungkinan Tak Jadi Dirobohkan

Fadhlullah berpendapat, meski tim uji teknis sudah melakukan pengujian kelayakan gedung kantor bupati dan dinyatakan layak dibongkar, tapi itu bukan berarti langsung harus dibongkar.

Baca: Pembangunan Kantor Bupati Pidie Terancam Gagal

Biasanya,  tambah Fadhlulah, perlu juga dilakukan kajian kondisi fisik dan daya tahan bangunan. “Jika ternyata masih bisa digunakan dalam waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun lagi, kan sayang dihapus aset,” katanya.

Apalagi, bangunan itu juga sudah cukup teruji. “Dua kali gempa kuat mengguncang Acah dan yang terdekat di Pidie Jaya,  gedungnya aman-aman saja," kata dia.

Baca: Ahli Bangunan Unsyiah Sebut Kantor Bupati Layak Dibongkar

Disamping itu, sejumlah dinas dan bidang di Pemkab Pidie belum memiliki tempat, sehingga saat mungkin menggunakan gedung tersebut.

Alternatif Membangun Kantor Bupati Di Lokasi Lain

Fadhlullah mengatakan, perlu diskusi bersama untuk mencari alternatif lain selain menghapus aset kantor bupati yang lama. Misalnya mendirikan kantor bupati di lokasi lain, apalagi masih banyak lahan kosong di Kota Sigli.

"Kami sangat mendukung Pidie membangun kantor bupati baru, namun jika bangunan lama masih bisa ditempati, lebih baiknya dicari lokasi baru,“ sambungnya.

Baca: Anggota DPRK Desak Abusyik Buka Hasil Kajian Proyek Kantor Bupati

Kata Fadhlullah, kantor bupati merupakan sarana publik, karena itu perlu dilakukan kajian publik juga mengenai kelanjutan penghapusan aset milik daerah tersebut.

"Perlu melakukan uji publik juga mengenai kelanjutan pembangunan kantor bupati," ujarnya.

Rubrik

Komentar

Loading...