Banleg DPRK Aceh Singkil Tak Sampaikan Laporan Prolegda 2021 di Paripurna, Dewan Nilai Sengaja Disabotase

Banleg DPRK Aceh Singkil Tak Sampaikan Laporan Prolegda 2021 di Paripurna, Dewan Nilai Sengaja Disabotase

BERITAKINI.CO, Singkil | Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Singkil tak melaporkan apa saja Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021.

Padahal agenda pelaporan telah dijadwalkan bersamaan dengan paripurna penyampaian Rancangan Qanun APBK 2021 pada Jumat, 20 November 2020.

Namun ketika pimpinan DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang memanggil perwakilan Banleg untuk menyampaikan laporannya, tak satu pun dari anggota banleg yang naik ke podium.

Fenomena itu pun langsung disambut interupsi anggota DPRK Aceh Singkil, Yulihardin.

"Izin pimpinan, untuk diketahui bahwa kita telah menjadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) bahwa hari ini pembacaan Banleg atas Prolegda 2021, (tapi) tidak ada, Prolegda ini adalah agenda penting dan wajib dilaksanakan," katanya dalam paripurna yang tak dihadiri ketua dan wakil ketua Banleg DPRK Aceh Singkil tersebut. 

"Kalau begini jadinya, kita ini (DPRK) seperti seperti main-main, agenda yang sudah disepakati bisa direkayasa."

Atas interupsi itu, Hasanuddin Aritonang pung meminta perwakilan Banleg menanggapinya. 

Namun anggota Banleg Mairaya mengaku tidak mengetahui alasan mengapa penyampaian laporan banleg batal dibacakan.

"Semua kawan-kawan anggota menyampaikan bahwa tidak mengetahui atas pembatalan ini," kata Mairaya.

“Saya agak heran kok tidak dibacakan padahal sudah diagendakan, bahkan seperti kita lihat di sini, ketua dan wakil tidak berada di ruangan paripurna ini.”

Namun Mairaya menngatakan, memang terdapat opsi sesuai dengan peraturan di mana penyampaian Prolegda dilakukan sebelum pengesahan APBK 2021.

"Dijadwalkan pada pekan depan, Selasa 24 November 2020 pada saat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum anggota dewan," katanya.

Mendengar jawaban anggota Banleg, Yulihardin menilai hal itu sebuah sabotase yang sengaja untuk digagalkan.

"Ini adalah sebuah tindakan menghalangi agenda daerah," katanya.

“Saya kira pimpinan perlu tegas laporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) karena sudah melanggar etika, karena sesuatu yang sudah diagendakan tidak dilaksanakan, bahkan ketua dan anggota sama sekali tidak datang.”

Menanggapi itu, anggota Banleg lainnya, Bainuddin Ondo menyebut bahwa sabotase itu tidak benar.

"Saya rasa kalau dinilai sabotase terlalu dini, karena masih ada waktu sebelum tanggal 25 nanti," katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...