Banggar DPRA Temukan Kebijakan Anggaran Pemerintah Aceh 2021 Tak Sesuai RPJM

Banggar DPRA Temukan Kebijakan Anggaran Pemerintah Aceh 2021 Tak Sesuai RPJM

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Anggaran (Banggar) DPRA menyatakan telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021.

Pembahasan dilakukan satu arah lantaran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dinilai menolak hadir fisik di gedung DPRA dengan beberapa alasan.

"Kalau di kita (Rancangan KUA-PPAS 2021) sudah selesai dibahas walau tanpa dihadiri TAPA. Meski mereka tidak pernah hadir untuk pembahasan bersama, tapi Banggar DPRA tetap membahasnya sebagai tanggungjawab kita sebagai anggota DPRA," kata anggota Banggar DPRA Fuadri Yatim, Senin, 7 September 2020.

Fuadri mengatakan, sudah menjadi tugas dan wewenang dewan untuk me-review usulan anggaran atau rencana belanja yang diajukan pemerintah. Terutama untuk memastikan kebijakan itu sesuai dengan yang telah direncanakan.

"Kita harus tahu pendapatannya berapa dan akan dibelanjakan kemana saja," kata Fuadri.

Hasil review, kata Fuadri, ditemukan adanya pengalokasian anggaran yang tak sepenuhnya sejalan, terutama dengan tema arah kebijakan pembangunan Aceh 2021.

"Kalau 2021 itu temanya lebih kepada pengembangan industri pengolahan, seperti visi dan tujuan daripada KUA PPAS itu ditulis untuk mengembangkan agro industri," katanya.

"Tapi dalam kebijakan anggaran, yang lebih menonjol infrastrukturnya."

Itulah sebabnya, kata Fuadri, Banggar DPRA melakukan rasionalisasi kebijakan anggaran itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan tersebut.

Selain itu, kata Fuadri, dewan juga menemukan banyak rencana belanja yang tak sepenuhnya berskala prioritas dalam PPAS 2021.

"Misalnya terkait pembangunan rumah sakit regional di lima titik di Aceh. Sepatutnya ini harus dituntaskan oleh Pemerintah Aceh dalam waktu dekat sehingga bisa difungsikan. Tapi untuk ini anggaran yang dialokasikan relatif kecil," katanya.

Fuadri mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan sekira Rp 80 miliar untuk penuntasan rumah sakit tersebut.

"Kita melakukan rasionalisasi, penuntasan itu membutuhkan anggaran setidaknya Rp 220 miliar," katanya.

"Ini penting. Rumah sakit merupakan persoalan yang sangat mendasar terkait kepentingan rakyat Aceh."

Selain itu, kata Fuadri, banggar juga menyisir rencana belanja Pemerintah Aceh 2021 lainnya dan menemukan banyak penganggaran untuk program yang tidak mendesak. Di antaranya adalah untuk pembangunan gedung dan belanja kendaraan dinas yang terlalu banyak.

"Untuk di kantor gubernur itu angka belanja kendaraan dinas mencapai Rp 10 miliar," kata Fuadri.

Lihat juga: Batas Akhir Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2021Versi DPRA Berakhir, Eksekutif Kembali Tak Hadir

Adapun contoh pembangunan gedung yang dinilai tidak mendesak adalah pembangunan kantor DPKA senilai Rp 35 miliar.

"Belanja pembangunan gedung dan belanja kendaraan dinas kita rasionalisasikan untuk kepentingan rakyat atau program-program belanja untuk publik," katanya.

Editor

Komentar

Loading...