Banggar DPRA Cecar Laporan Pertanggungjawaban Nova

Banggar DPRA Cecar Laporan Pertanggungjawaban Nova

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Anggaran (Banggar) DPRA telah menganalisis komprehensif laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 yang diajukan Pemerintah Aceh.

Analisis meliputi realisasi anggaran seperti realisasi pendapatan, realisi belanja, surflus/defisit, hingga Silpa.

Banggar juga menganalisis Neraca Pemerintah Aceh tahun 2019, meliputi posisi aset lancar, piutang, investasi, nilai aset, dana cadangan, dan utang Aceh.

Lihat: Nova Akhirnya Sampaikan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2019

Banggar pun mendapati sederet fenomena yang kemudian menjadi tanda tanya.

Di urusan realisasi pendapatan, misalnya, Juru Bicara Banggar DPRA Abdurrahman Ahmad mempertanyakan ihwal nilai pendatapan 2019 yang melebihi target secara keseluruhan, namun terdapat komponen pendapatan yang justru tak mencapai target.

Seperti diketahui, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBA, pendapatan Aceh ditetapkan sebesar Rp 16,69 triliun lebih dengan realisasi Rp 16,75 triliun lebih atau 100,38 persen.

Adapun komponen pendapatan yang tak mencapai target tersebut berasal dari kelompok Pendapatan Asli Aceh (PAA) yakni Pendapatan Pajak yang terealisasi 96,05 persen, Pendapatan Retribusi terealisasi sebesar 59,20 persen atau lebih rendah dari tahun 2018, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebesar 92,61 persen.

"Pertanyaan mendasar yang harus disampaikan pada gubernur adalah mengapa pendapatan pajak dan retribusi tak mencapai target?" kata Abdurrahman Ahmad dalam paripurna DPRA, Senin (9/11/2020).

Banggar juga menyoroti pendapatan yang berasal dari dividen penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah yang terealisasi senilai Rp 182,3 miliar atau 92,61 persen.

"Mengapa terjadi penurunan deviden, apakah Bank Aceh mengalami penuruan laba?" katanya.

Terdapat juga pertanyaan yang muncul dari pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, di mana targetnya sebesar Rp 2 miliar, sementara realisasinya Rp 12 miliar lebih.

“Selisih antara target dan realisasi ini sangat besar dan tidak wajar. Apakah memang terjadi penjualan Aset Pemerintah Aceh di tahun 2019 ini? Apakah ada dasar hukum atau kebijakan pengelolaan barang daerah yang menjadi dasar penjualan ini?” kata Abdurrahman.

Membengkaknya penerimaan daerah dari Jasa Giro juga menjadi tanda tanya Banggar DPRA. Di mana target penerimaan dari pos jasa giro tersebut sebelumnya ditetapkan senilai Rp 9 miliar, dengan realisasi Rp 34,5 miliar lebih.

Sorotan Terhadap Realisasi Belanja Daerah

Banggar juga menyorot banyak ihwal komponen Belanja Aceh 2019.

Di mana Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBA menetapkan Belanja Aceh sebesar Rp 17,32 triliun. Sementara realisasinya Rp 15,78 triliun.

“Artinya, belanja yang realisasinya tidak mencapai target memiliki beberapa kemungkinan penyebab yakni terjadi penggelembungan (mark-up) terlalu besar. Adanya efisiensi dalam pelelangan (tendering) dan pelaksanaan kegiatan (efisiensi). Terjadi kegagalan dalam membayar belanja pada akhir tahun, sehingga menjadi utang yang harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya,” kata Abdurrahman Ahmad.

“Kami Minta Saudara Gubernur Aceh untuk menjelaskan secara detail terkait dengan rendahnya realisasi belanja? Apa sebab dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh.” | Muhammad Ramadhan, M Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...