Audit Kinerja Dana Otsus 2019: BPK Temukan Pemerintah Aceh Bangun Rumah Duafa untuk ASN dan Karyawan BUMN

Audit Kinerja Dana Otsus 2019: BPK Temukan Pemerintah Aceh Bangun Rumah Duafa untuk ASN dan Karyawan BUMN

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersamaan dengan penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2019 pada 30 Juni 2020 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO, LHP itu memuat hasil pemeriksaan kinerja yang difokuskan pada tiga kegiatan yang dibiayai dari dana Otsus 2019 salah satunya program pembangunan rumah layak huni pada Dinas Perkim Aceh.

Seperti diketahui, program rumah layak huni ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat Aceh.

Satu hal yang menentukan keefektifan program pembangunan rumah layak huni ini adalah bila program tersebut menyasar target yang tepat.

Dengan kata lain, program ini akan efektif jika rumah layak huni yang dibangun benar-benar diberikan kepada rakyat Aceh yang paling membutuhkan, sehingga daya ungkit dana Otsus terhadap peningkatan perekonomian Aceh menjadi optimal.

Namun BPK menemukan adanya penerima bantuan rumah kaum duafa 2019 yang tidak sesuai kriteria. Terdapat di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan BUMN sebagai penerima bantuan rumah duafa tersebut.

Penerima Tak Sesuai Kriteria Mencapai 956

Auditor BPK menguraikan bahwa pembangunan rumah layak huni tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh.

Berdasarkan aturan itu, syarat penerima bantuan rumah layak huni tersebut masing-masing, fakir yang berusia di atas 40 tahun; miskin berusia di atas 40 tahun; penyandang disabilitas yang tak mampu bekerja; dan anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang berumur di bawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal.

Pemerintah Aceh sendiri menargetkan membangun 5.990 rumah layak huni pada 2019. Dari jumlah itu, hanya 4.007 unit dan telah diserahterimakan.

“Hasil olah data terhadap nomor induk kependudukan (NIK) 4.007 penerima tersebut,  terdapat 956 penerima yang berusia kurang dari 40 tahun,” tulis BPK RI dalam LHP tersebut.

 No Usia Jumlah
 1 21 sampai dengan 25 tahun 27
 2 28 sampai dengan 30 tahun  140
 3 31 sampai dengan 35 tahun 367
 4 36 sampai dengan 40 tahun  442
  Total 956

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Tak hanya itu, hasil konfirmasi BPK dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terkait penerima bantuan rumah tersebut, terungkap bahwa terdapat enam penerima memiliki pekerjaan masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara dan karyawan BUMN.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh.

Kondisi ini juga mengakibatkan tujuan dari program pembangunan rumah layak huni tak tercapai.

Menurut BPK, hal ini terjadi karena Dinas Perkim Aceh belum sepenuhnya melakukan verifikasi identitas penerima bantuan rumah layak huni tersebut.

Kepada BPK, Dinas Perkim Aceh mengaku tetap merealisasikan bantuan rumah untuk penduduk yang usianya kurang dari 40 tahun adalah karena pada saat proses validasi data penerima, hal yang lebih diutamakan adalah kondisi calon penerima.

Jika kondisi calon penerima memang layak diberikan bantuan, maka faktor usia tidak dijadikan pertimbangan atau persyaratan.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...