Aryos: Komisioner KIP yang Masih Menjabat Pengurus Ormas Bisa Dipecat

Aryos: Komisioner KIP yang Masih Menjabat Pengurus Ormas Bisa Dipecat
Komisioner KIP Aceh melakukan pertemuan dengan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) Indonesia, Senin 3 Oktober 2016 | Dok KIP aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pengamat Politik Aceh Aryos Nivada mendesak KPU RI segera mengambil tindakan terhadap sejumlah komisioner KIP di Aceh yang terindikasi masih menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal ini, menurut Aryos, wajib dilakukan menyusul adanya ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang komisioner menjadi pengurus ormas.

“KPU RI harus segera mengambil tindakan terhadap penyelenggara pemilu di Aceh yang hingga kini masih menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Baik melalui surat resmi maupun supervisi di lapangan,” katanya.

Menurut Aryos, dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang  syarat calon anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kab/kota, harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Aryos lebih jauh menjelaskan bahwa apabila tidak mengundurkan diri maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan pada komisioner yang masih menjadi pengurus ormas pasca di undangkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu berupa pemecatan secara tidak hormat.

“Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana diatur bahwa anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota,” katanya.

Terakhir aryos mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah mengantongi sejumlah nama komisioner KIP yang menjadi pengurus ormas.

 “Apabila KPU RI tidak segera melakukan tindakan berupa penertiban terhadap penyelenggara pemilu yang terindikasi terdaftar di ormas, maka kami akan menyerahkan secara resmi nama-nama komisoner ini kepada DKPP untuk ditindak secara lebih lanjut. Ini perlu segera di tindak lanjuti, karena berpengaruh terhadap legalitas komisioner terkait administrasi penyelenggaraan pemilu 2019 di Aceh,” katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...