APBA Terkuras Rp 6,2 Miliar untuk Gaji TAPA, DPRA Bilang Apa?

APBA Terkuras Rp 6,2 Miliar untuk Gaji TAPA, DPRA Bilang Apa?

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), terutama Badan Anggaran alias Banggar pada sisi budgeting, benar-benar sedang diuji.

Kebijakan Pemerintah Aceh membelanjakan APBA, terutama untuk belanja pegawai, terbukti suka-suka, menguntungkan pegawai, dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Ambil contoh temuan BPK RI Perwakilan Aceh yang telah dicatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020.

Salah satu di antaranya adalah temuan tentang gaji pada anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan “pasukan” pada Sekretariat TAPA yang jumlahnya sangatlah jumbo.

Total ada senilai Rp 6,2 miliar APBA 2020 yang terkuras untuk membiayai gaji mereka saja.

Lihat: Ugal-ugalan Benar, Pemerintah Aceh Habiskan Rp 6,2 Miliar untuk Bayar Gaji Tim dan Sekretariat TAPA 

Auditor BPK telah menyimpulkan deretan aturan yang dikangkangi para birokrat saat menetapkan besaran dan jumlah duit rakyat untuk membayar gaji mereka pada 2020 itu.

Lihat juga: Miliaran Duit APBA Terkuras untuk Gaji TAPA, The Aceh Institute: Merugikan Keuangan Negara, Hukum Harus Ditegakkan!

Seperti diketahui, APBA 2020 disetujui bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA periode 2014-2019. 

Pengesahan anggaran daerah itu sangat fenomenal, di mana tercatat sebagai pengesahan anggaran tercepat di Indonesia yakni pada September 2019 atau beberapa hari sebelum masa jabatan anggota DPRA 2014-2019 berakhir.

Lantas seperti apa reaksi para wakil rakyat periode 2019-2024 yang kini bercokol di gedung DPRA? 

Anggota DPRA Rizal Falevi Kirani mengatakan, pimpinan dewan baru akan menyurati badan musyawarah untuk menentukan tim yang akan menelahaah semua temuan BPK RI Perwakilan Aceh Tahun anggaran 2020 tersebut.

“Mungkin dalam beberapa hari ini kita buat rapat, mungkin kita buat pansus juga, ini akan saya sampaikan di rapat nanti,” kata Ketua Komisi V DPRA ini, kemarin.

Dalam rapat itu, kata Rizal Falevi, di akan menyarankan agar pansus mengkaji lebih lanjut hasil audit BPK Perwakilan Aceh.

“Kemudian setelahnya kita juga akan panggil pihak-pihak yang bersangkutan terutama BPK RI untuk memberikan klarifikasi dasar atas temuan tersebut, ini saran saya nanti,” ujarnya.

Di antaranya, kata Rizal, tentang temuan belanja pegawai TAPA sebanyak Rp 6,2 miliar. 

“Ini kan bicara hukum, setiap ada temuan kerugian negara harusnya dikembalikan, siapapun, apapun pangkatnya harus dikembalikan, jika memang pejabat yang bersangkutan masih beranggapan kalau hukum harus ditegakkan,” katanya.

Uang rakyat sekecil apapun, kata Rizal, wajib dipertanggungjawabkan.

Kalau tidak ingin mengembalikannya, maka kasus ini wajib diserahkan kepada penegak hukum.

“Resikonya ya itu, kalau tidak mau di kembalikan tentu masuk ranah hukum,” katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...