Anwar Idris Tak Kunjung Di-SK-kan Jadi Ketua, Pendukung Demo di Depan Kantor DPW PPP Aceh

Anwar Idris Tak Kunjung Di-SK-kan Jadi Ketua, Pendukung Demo di Depan Kantor DPW PPP Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Puluhan kader dan simpatisan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh menggelar aksi di Jalan Syiah Kuala, Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tepatnya di halaman kantor DPW PPP Aceh, Senin (13/9/2021).

Mereka melakukan aksi lantaran DPP PPP hingga kini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026.

Amatan BERITAKINI.CO, aksi itu dilancarkan pada sekira pukul 15.30 hingga pukul 16.20 WIB.

Di mana dalam aksi itu masing-masing kader menyampaikan aspirasinya secara bergantian dengan tujuan agar didengar oleh DPP di Jakarta.

Di lokasi juga terlihat dua buah spanduk besar yang dibentangkan, di antaranya bertuliskan "PPP Bukan Punya Ketum Suharso Monoarfa cs PPP milik Ummat”.

Kemudian spanduk lainnya bertuliskan, "Kami Kader dan Simpatisan PPP Aceh Mendesak DPP PPP Segera Menerbitkan SK Ketua DPW PPP Aceh Untuk Anwar Idris".

Kader PPP Saiful Haris Harahas dalam orasinya mengatakan bahwa tim formatur yang dibentuk dan disetujui forum musyawarah wilayah DPW PPP Aceh beberapa waktu lalu telah menetapkan Anwar Idris sebagai ketua terpilih mengalahkan Amri M Ali.

"Di mana saat itu dari enam orang formatur, empat di antaranya menunjuk Anwar sebagai ketua terpilih dan dua lainnya menunjuk Amri M Ali," katanya.

Namun hasil tersebut seakan tidak diterima oleh DPP dengan alasan bukan melalui proses musyawarah melainkan voting.

"Sedang peraturan organisasi mengatakan bisa saja voting kalau tidak ada kesepakatan bersama antara tim formatur," ujarnya.

“Alasan DPP ini telah menimbulkan kecurigaan anggota di mana kemoloran SK tersebut karena ada unsur politis lainnya yang sedang dimainkan oleh DPP,” katanya.

"Lebih mirisnya kemoloran SK ini juga telah menghambat proses pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) di 23 kabupaten/kota, dan ini tentu merugikan kader.”

Oleh karena itu, mereka mendesak DPP segera menerbitkan SK Anwar Idris dan anggotannya agar roda kepemimpinan PPP Aceh bisa berjalan.

"Namun jika tidak di-SK-kan atau di-SK-kan dengan nama lain, maka kita pastikan akan menolak keputusan itu dan akan bersama-sama mengajukan pengunduran diri," ujarnya.

Haris juga menyebutkan pihaknya memberikan waktu kepada DPP untuk mengeluarkan SK selama selama 3 X 24 jam.

"Namun jika tidak, maka tentu kita akan kembali aksi dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi," ujarnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...