Angkat Kaki dari Aceh, Bank Mandiri, BCA dan BRI Digugat

Angkat Kaki dari Aceh, Bank Mandiri, BCA dan BRI Digugat

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh Safaruddin melayangkan gugatan kepada Bank Mandiri, BCA dan BRI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Gugatan yang dilayangkan terkait dengan kebijakan bank konvensional itu yang akan menutup seluruh oprasionalnya di Aceh.

Safaruddin, yang juga nasabah Bank Mandiri tersebut mengatakan, jika kebijakan itu terjadi, jelas akan merugikan dan menimbulkan kendala bagi para nasabah ketiga bank tersebut di Aceh.

"Misal, saat nasabah mengalami kerusakan atau hilang ATM, mencetak rekening koran, atau bahkan ingin mengambil kredit. Tentu ini semua tak bisa dilakukan di Aceh, tapi harus ke Medan, Sumatera Utara. Ini kan kendala," katanya.

Safaruddin mengatakan, penutupan bank konvesional di Aceh tersebut dilakukan karena mengikuti regulasi lokal, yang merujuk pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga seluruh bank konveional di Aceh harus ditutup.

Namun di sisi lain, Safaruddin mengatakan ia sudah menyampaikan kepada pihak Bank Mandiri, BCA dan BRI bahwa langkah yang diambil pihak bank konvesional merugikan masyarakat Aceh yang masih menggunakan jasa dari bank konvensional.

“Lagian dalam qanun tersebut tidak ada dicantumkan pasal dan ayat yang memerintahkan untuk menutup bank konvensional di Aceh," katanya.

Lanjutnya, Qanun LKS di Aceh dibuat untuk menguatkan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dalam rangka penguatan Syariat Islam yang seperti disebut dalam Pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

"Karena perbedaan pandangan tersebut dan tidak ada titik temu makanya kita ingin selesaikan lewat Lembaga Praperadilan supaya payung hukumnya jelas," kata Safar.

Menurut Safaruddin, Lembaga Keuangan Syariah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan semangat bahwa setiap bank konvensional yang beroprasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (2) Qanun Nomor 8 Tahun 2014, yang kemudian dikembangkan dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018.

Selain itu, Safar juga telah mendapatkan jawaban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa kedua intansi tersebut tidask pernah memberikan perintah untuk melakukan konversi nasabah ke Syariah dan juga tidak ada perintah untuk menutup bank konvensional di Aceh.

"Oleh karena itu saya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarja Pusat karena merasa dirugikan dan menganggap penutupan bank konvensional di Aceh ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan sila ke lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. | Rio Syahrany

Rubrik

Komentar

Loading...