Anggota DPRK Aceh Besar Boikot Paripurna Penyerahan RAPBK-P 2017?

Anggota DPRK Aceh Besar Boikot Paripurna Penyerahan RAPBK-P 2017?
Pimpinan legislatif dan eksekutif Aceh Besar saat menunggu kelengkapan kuorum pada paripurna penyerahan RAPBK-P 2017, Selasa (3/10/2017) | Dok Setwan DPRK Aceh Besar

BERITAKINI.CO, Jantho | Sejumlah anggota DPRK Aceh Besar dikabarkan memboikot paripurna penyerahan nota keuangan Rancangan Qanun APBK-Perubahan Aceh Besar 2017. Paripurna yang sempat digelar pada Selasa lalu, itu terpaksa ditunda lantaran tak mencukupi kuorum.

Informasi yang dihimpun, dari 35 anggota DPRK, hanya 16 orang diantaranya yang hadir, termasuk pimpinan.

Adapun anggota yang “bolos” masing-masing, semua anggota Fraksi Partai Aceh, beberapa dari Fraksi Nasdem dan Golkar.

Sementara dari eksekutif, hadir Wakil Bupati Aceh Besar Husaini A Wahab serta jajaran SKPK. Jumlah yang hadir tersebut tak mencapai 2/3 dari total anggota DPRK atau sebanyak 23 orang.

Sementara berdasarkan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib, seharusnya rapat ini kembali digelar tiga hari sejak penundaan, atau hari ini, Jumat (6/10/2017). Namun pantauan BERITAKINI.CO, lagi-lagi paripurna tak dilangsungkan.

Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman yang dikonfirmasi mengatakan, penentuan paripurna akan dibawa ke badan musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan kembali.

“Saya tidak bilang diboikot, tapi memang tak mencukupi kuorum, dan aturannya kita akan membahasnya lagi di Banmus,” kata Sulaiman saat dihubungi BERITAKINI.CO, Jumat sore.

Sulaiman tak mengetahui pasti apa alasan sehingga banyak anggota DPRK yang tak hadir dalam paripurna. “Saya tidak berkomentar dulu soal itu,” katanya.

Seperti diketahui, Partai Aceh memang merupakan partai pesaing utama Bupati-Wakil Bupati Aceh Besar Mawardi Ali-Husaini A Wahab pada kontestasi pilkada lalu. Namun Nasdem dan Golkar sesungguhnya berada dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar DPRK Aceh Besar Khairuddin yang dikonfirmasi tak ingin berkomentar banyak. Secara pribadi, dia mengaku tak hadir lantaran ada keluargannya yang sedang dalam keadaan sakit.

Pimpinan DPRK Aceh Besar dari Fraksi Golkar Ansari juga menolak jika partainya dikatakan memboikot paripurna.

“Kami dari Golkar ada 2 yang hadir, dari 5 anggota fraksi. Tiga lainnya memang berhalangan,” kata Ansari. Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem Safrizal tak menjawab panggilan telepon BERIKINI.CO.

Informasi yang dihimpun BERITAKINI.CO, sikap para wakil rakyat ini diduga lantaran belum tercapainya beberapa keinginan anggota DPRK, salah satunya terkait dengan besaran dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan tunjangan reses.

TKI dan tunjangan reses ini sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, masing-masing, tinggi, sedang dan rendah. Sementara Pemerintah Aceh Besar masuk dalam kelompok kemampuan finansial rendah.

“Sebelumnya Aceh Besar masuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, karena itu, para wakil rakyat ingin ini diluruskan lebih dulu,” kata seorang sumber.

Maklum, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DRPD menyebutkan, untuk pemerintah daerah dengan kelompok keuangan sedang, anggota DPRD-nya akan mendapat dana TKI sebesar 5 kali uang representasi ketua DPRD. Sementara untuk pemerintah daerah dengan kelompok keuangan rendah, hanya 3 kali.

Sumber lain mengatakan, “pemboikotan” tak menyangkut dengan embel-embel kenaikan tunjangan anggota dawan.  “Ini lebih faktor komunikasi antar eksekutif-legislatif. Beda pemimpin kan beda karakter,” katanya.(*)

Komentar

Loading...