Anggota DPRA Minta Bupati Bireuen Keluarkan Kebijakan Moratorium Bimtek

Anggota DPRA Minta Bupati Bireuen Keluarkan Kebijakan Moratorium Bimtek
Dr. Purnama Setia Budi Sp.OG. 

Banda Aceh | Maraknya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk perangkat gampong yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dengan menguras APBG di Kabupaten Bireuen ikut ditanggapi oleh anggota DPRA Dr. Purnama Setia Budi Sp.OG. 

Menurut Purnama, ia sering mendapat keluhan dari perangkat dan masyarakat gampong terkait pelaksanaan bimtek yang terkesan dipaksakan oleh lembaga pelatihan dengan melibatkan pihak tertentu. 

Sementara masyarakat menilai, kegiatan bimtek yang telah diselenggarakan hampir tidak ada manfaatnya sama sekali bagi peningkatan kapasitas, kinerja dan kualitas pelayanan aparatur gampong bagi masyarakat. 

Karena itu Purnama mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melakukan moratorium bimtek bagi aparatur gampong.

“Kita telah menerima banyak keluhan terkait eksistensi bimtek di Bireuen, baik dari aparatur gampong maupun dari masyarakat. Menurut pantauan kami arus deras penolakan bimtek ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Tidak bisa disembunyikan lagi bahwa masyarakat luas sudah sangat resisten terhadap keberadaan proyek bimtek tersebut,” kata anggota DPRA Daerah Pemilihan Bireuen tersebut. 

Bagi masyarakat, lanjut Purnama, bimtek hanya bersifat menghambur-hamburkan dana gampong. 

Seharusnya dana untuk bimtek tersebut bisa digunakan untuk program yang lebih bersifat urgen dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. 

Jika ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan memunculkan gelombang protes yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

“Menyikapi hal tersebut, kami meminta Bupati Bireuen untuk berani mengeljarkan kebijakan moratorium bimtek untuk satu dua tahun ke depan. Selama moratorium berlangsung, Pemkab Bireuen kita minta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder strategis seperti DPRK,  akademisi, LSM, unsur perangkat gampong, dan tokoh masyarakat,” katanya. 

Ini penting untuk membuka ruang partisipasi sehingga formulasi bimtek lebih bersifat buttom up. Tidak seperti yang terjadi selama ini yang terkesan top down, bahkan dengan berbagai modus pemaksaan. 

Berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam kegiatan bimtek selama ini harus dipetakan secara cermat. Kemudian perlu dirumuskan formulasi bimtek yang ideal dan substansial bagi kepentingan pengembangan gampong. Ketika skema bimtek yang menjadi konsensus bersama telah dirumuskan, baru kemudian kegiatan bimtek dapat diaktifkan lagi.

“Kita juga memberi apresiasi atas respon pihak Polda Aceh khususnya Bapak Kapolda terkait persoalan Bimtek di Kabupaten Bireuen. Kami memberi dukungan penuh kepada Polda Aceh untuk menangani persoalan Bimtek ini dengan serius. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara dalam berbagai kegiatan Bimtek selama ini, maka kita meminta pihak Polda untuk tidak ragu mengusut tuntas dan menyeret siapapun oknum yang terlibat ke Pengadilan,” katanya.[]

Rubrik

Komentar

Loading...