Anggota DPRA Irpannusir Dukung Perpanjangan Operasional Bank Konvensional di Aceh

Anggota DPRA Irpannusir Dukung Perpanjangan Operasional Bank Konvensional di Aceh
Anggota DPRA Irpannusir

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota DPRA Irpannusir menyatakan sepakat jika operasional bank konvensional diperpanjang di Aceh.

Seperti diketahui, wacana ini mencuat setelah beredarnya konsep surat gubernur Aceh yang berisi permohonan perpanjangan operasional bank konvensional hingga 2026 kepada Pimpinan DPRA.

Lihat: Gubernur Aceh Minta Operasional Bank Konvensional Diperpanjang Hingga 2026, Ini Alasannya

Sementara berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, perbankan yang beroperasi di Aceh haruslah sudah menyesuaikan dengan prinsip syariah paling lama tiga tahun sejak qanun tersebut diundangkan. Adapun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 diundangkan pada 18 Desember 2018 atau pada 2022 semua lembaga keuangan harusnya sudah menerapkan prinsip syariah.

Menurut Irpannusir, pada pelaksanaannya selama ini, operasional bank-bank syariah belum sepenuhnya dapat malayani masyarakat secara maksimal.

"Mulai dari sistem operasionalnya, manajemennya, hingga Sumber Daya Manusia (SDM) bank, semuanya bermasalah. Dan sebagian besar masyarakat Aceh mengeluhkan persoalan sistem perbankan syariah ini," kata Irpannusir dihubungi BERITAKINI.CO, Rabu (23/12/2020).

Dia menegaskan, jika seandainya bank-bank tersebut tidak siap untuk beralih menjadi perbankan dengan sistem syariah, lebih baik dibatalkan saja.

"Untuk apa jika nama saja bank syariah, tapi ketika pelaksanaannya sama sekali tidak siap, jangan hanya topeng saja syariah, namun pelaksanaannya masih konvensional," katanya.

"Seperti sistem akad kreditnya, simpan pinjam dan lain-lainnya masih menggunakan sistem bank konvensional."

Belum lagi fakta di lapangan, kata Irpan, banyak ditemukan ketidaksiapan teknis layanan seperti ATM dan teknologi perbankan.

Kemudian di sisi SDM, contohnya seperti BRI Syariah, kata Irpan, mereka memberikan opsi kepada karyawannya untuk memilih kerja di sistem konvensional atau syariah.

"Jika mereka memilih konvensional, secara otomatis mereka harus keluar dari Aceh, sedekat-dekatnya di pindahkan ke Medan," ujar Irpannusir yang juga ketua Komisi II DPRA ini.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada aturan pengalihan aset dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Akibatnya, perbankan syariah sendiri belum siap dengan perlakuan sistem syariah itu.

"Makanya saya tegaskan, bila perlu jangan adalah dikotomi antara bank syariah dan bank konvensional itu di Aceh, biar saja berlaku normal. Dan nantinya biarkan masyarakat sendiri yang memilih, mau ke konvensional atau syariah," kata Irpan.

"Jadi jangan kita paksakan masyarakat harus memilih bank syariah sedangkan sistemnya masih konvensional."

Sebagai anggota DPRA, Irpan, dia akan memberikan masukan kepada koleganya di Komisi III dan Komisi VI untuk turun langsung ke bank-bank yang ada di Aceh, mencari tahu kendala apa jika bank konvensional itu dialihkan menjadi sistem perbankan syariah.

"Tanyakan juga ke masyarakat, mereka terima tidak dengan sistem bank syariah, yang belum lagi ketidaksiapan pihak banknya."

Meski demikian, kata Irpan, bukan berarti dirinya tidak setuju dengan pelaksanaan perbankan syariah di Aceh.

"Silahkan saja dijalankan, tapi kalau sudah siap dan tidak menuaikan masalah lagi, kan yang sayang masyarakat juga," katanya.

Editor
Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...