Anggota DPRA Ajak Mogok Kerja 'Lawan' Pemerintah Pusat, Pengamat Nilai Terlalu Emosional

Anggota DPRA Ajak Mogok Kerja 'Lawan' Pemerintah Pusat, Pengamat Nilai Terlalu Emosional
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ajakan anggota DPRA Tarmizi SP agar kepala daerah hingga geuchik untuk mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah mengesampingkan kekhususan Aceh, dinilai sebagai sebuah bentuk emosional yang tidak pantas dari seorang anggota legislatif.

“Saya pikir sebagai dewan lakukan upaya komunikasi politik dulu untuk pilkada ini, jangan emosi, emosi ini tidak menyelesaikan masalah,” kata akademisi Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan kepada BERITAKINI.CO, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, walaupun Aceh sudah menerima surat Kemendagri melalui Dirjen Otda tentang penegasan Pilkada Aceh yang diseragamkan dengan agenda nasional yakni pada 2024, komunikasi politik masih bisa dilakukan dengan menggandeng seluruh stakeholder, khususnya eksekutif. 

“Surat itu tidak ada korelasinya dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, kalau eksekutif dan legislatif kompak melakukan komunikasi politik kepada Pemerintah Pusat, masih ada kemungkinan pilkada dilaksanakan pada 2022 ,” katanya.

Effendi mengakui jika DPRA selama ini memang terlihat lebih dominan melakukan lobi kepada pemerintah pusat, sementara eksekutif hingga saat ini belum juga bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas secara khusus masalah pilkada tersebut.

“Sudah belum dilakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, pernah atau tidak gubernur bertemu Jokowi bahas masalah ini? Saya rasa belum pernah, saya pikir upaya seperti itu dilakukan dulu,” katanya.

“Pemerintah pusat perlu dihargai, karena apapun ceritanya, pilkada Aceh tetap harus melalui proses dengan pemerintah pusat, terutama soal anggaran.”

Bahkan jika pun dipaksakan harus mogok kerja, maka bisa dipastikan hal itu akan menjadi sebuah masalah yang besar untuk Aceh.

Lihat juga: Anggota DPRA Ajak Gubernur hingga Geuchik Kompak 'Lawan' Pemerintah Pusat dengan Mogok Kerja

“Itu bukan menyelesaikan, tapi malah nambah masalah, jadi jangan ada upaya  mobilisasi masalah untuk kepentingan politik,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRA Tarmizi SP mengajak gubernur, bupati/wali kota hingga geuchik untuk mogok kerja sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat. 

Dia mengatakan telah menganaliisa di mana presiden akan merespon Pilkada Aceh bisa dilangsungkan pada 2022 dengan satu syarat yakni rakyat Aceh kompak.

"Jadi untuk menunjukkan kekompakan seluruh rakyat Aceh, jika perlu, mari bapak gubernur, seluruh anggota DPR dari Aceh, DPRA, DPRK, bupati/wali kota, hingga geuchik, kita mogok kerja," kata Tarmizi dalam interupsinya pada sidang paripurna DPRA, Selasa (4/5/2021).

Rubrik

Komentar

Loading...