Anggaran Pilkada 2022, Kepala BPKA: Wajib Dianggarkan, Tapi Kalau Sudah Diakui Pemerintah Pusat

Anggaran Pilkada 2022, Kepala BPKA: Wajib Dianggarkan, Tapi Kalau Sudah Diakui Pemerintah Pusat

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah mengatakan, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi jika proses, tahapan serta aturannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jadi tidak boleh uang pilkada itu tanpa aturan, salah nanti. Kita (akan) menganggarkan, tapi pilkada itu belum ada kepastian. Sekarang kan belum jelas. Kalau sudah diakui oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh wajib menganggarkan,” kata Bustami Hamzah, kemarin.

Lihat juga: TA Khalid: Anggaran Saja Belum Clear, Bagaimana Mau Jalankan Pilkada 2022

Hal ihwal aturan sebagai dasar pelaksanaan Pilkada Aceh, kata Bustami, merupakan ranah biro pemerintahan setda Aceh yang mengetahuinya.

"Yang paling tahu mekanisme itu sebenarnya biro pemerintahan, kita cuma menyediakan uang saja, tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada,” katanya.

Sementara itu Asisten I Baidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh M Jakfar mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebetulnya telah dialokasikan pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBA 2021.

Kebijakan itu juga telah sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan DPRA.

Bahkan, APBA 2021 juga telah melalui tahap evaluasi Kemendagri, di mana pos anggaran BTT tersebut tak mendapat koreksi.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...