Aliansi Buruh Aceh Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh dan DPRA

Aliansi Buruh Aceh Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh dan DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penolakan atas pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlangsung.

Hari ini, Senin (9/11/2020), massa dari Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi di kantor gubernur Aceh dan DPRA untuk menyuarakan penolakan atas UU kontroversial tersebut.

Aksi diawali dengan berunjuk rasa di kantor gubernur Aceh.

Di sana, massa buruh meminta gubernur Aceh untuk menolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang memutuskan tidak menaikan UMP 2021.

“Kami mewakili suara buruh dan rakyat Aceh mendesak gubernur Aceh untuk menaikkan UMP dan UMK tahun 2021,” kata Koordinator Lapangan, Bung Ferry.

Buruh, kata Ferry, menginginkan kekhususan Aceh tidak hanya menyangkut tentang pengelolaan sumber daya alam maupun dana otsus, tetapi juga menyangkut ketenagakerjaan.

“Kita punya Qanun Nomor 7 Tahun 2014 yang harus diterapkan,” katanya.

Selain itu, ABA juga mempertanyakan eksistensi Disnaker Aceh yang selama ini tidak memperhatikan pekerja lokal.

“Kita mendesak Disnaker dan Mobduk Aceh untuk lebih memperhatikan pekerja lokal dibandingkan TKA yang masuk,” timpa Syaifulmar selaku Ketua ABA.

Selesai di kantor gubernur, massa kemudian melanjutkan aksi di gedung DPRA.

Kedatangan pengunjuk rasa disambut anggota Komisi V DPRA.

Di hadapan para wakil rakyat, Ferry menyampaikan tuntutannya antara lain meminta DPRA melakukan pressure serta pengawasan terhadap Disnaker Provinsi Aceh yang selama ini belum merealisasikan tuntutan terhadap perlindungan pekerja lokal.

Selain itu, mereka juga meminta agar eksekutif-legislatif merevisi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Komisi V DPRA Rizal Pahlevi kepada peserta aksi mengaku sudah mengingatkan Disnakermobduk Aceh untuk serius menjalankan Qanun 7 Tahun 2014 tersebut.

“Kami juga sudah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun 7 Tahun 2014 dengan serius, kami juga mendukung upaya yang teman-teman lakukan dalam memperjuangkan hak buruh,” kata Rizal Pahlevi

Anggota Komisi V DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky menambahkan bahwa DPRA menyambut baik permintaan merevisi qanun tersebut.

Dia pun menyarankan buruh untuk menginventarisir isi qanun ketenagakerjaan secara komprehensif dan mengusulkannya kepada DPRA untuk direvisi.

 “Silahkan teman-teman buruh mengusulkan draft mengenai Perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2014, apabila terdapat pasal-pasal yang tidak mendukung ketenagakerjaan di Aceh. Kita sangat terbuka dalam hal ini,” kata Usman Al-Farlaky. | M Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...