Aliansi Buruh Aceh Demo DPRA, Ini Tuntutannya

Aliansi Buruh Aceh Demo DPRA, Ini Tuntutannya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi demo di gedung DPRA, Senin (12/4/2021).

Mereka menuntut Pemerintah Aceh dan DPRA menolak UU Omnibuslaw, khususnya klaster buruh, dan menjalankan UUPA serta merevisi Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan. 

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh (ABA) Habibi Inseun mengatakan, hingga saat ini pihaknya dan seluruh Buruh Indonesia masih menolak UU Omnibuslaw tersebut.

Buruh mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera membatalkan omnibuslaw, khususnya kluster tenaga kerja dan buruh.

Buruh Aceh pun meminta Pemerintah Aceh bersama DPRA ikut serta merekomendasikan penolakan UU Omnibuslaw kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

"Harus diperhatikan buruh ini pak, kita hari ini secara serentak seluruh Indonesia mengelar aksi untuk menyampaikan harapan ini, semoga saja dengan adanya aksi ini hati nurani hakim Mahkamah Konstitusi bisa tersentuh," katanya. 

Mereka juga meminta pemerintah untuk memberlakukan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang sudah dijanjikan dan juga membentuk dewan pengupahan kabupaten/kota.

"Karena sejauh ini UMS hanya berjalan di dua kabupaten kota saja, yakni Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh, harusnya kan di seluruh provinsi, setidaknya di setiap kabupaten kota yang ada di Aceh," katanya.

Selanjutnya dia juga meminta pemerintah untuk mengawal jalanya pembahagian THR untuk para pekerja, sehingga tunjangan para pegawai tidak dicicil perusahaan. 

"Apalagi ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sempat mengatakan kalau THR itu bisa dicicil, kita harap di Aceh jangan sampai seperti itulah," katanya. 

Bahkan mereka juga meminta agar pemerintah segera mengusut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. 

"Jika tidak dituntt itu akan berdampak terhadap iuran pekerja buruh dan seluruh biaya ketenagakerjaan buruh tentu dirugikan,” katanya.

Aksi mereka tersebut mendapat respon dari anggota DPRA Bardan Sahidi serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Fajri. 

Di hadapan demonstra, Bardan menyatakan komit mengawasi serta menjalankan seluruh tuntutan yang disampaikan buruh.

"Saya akan menindaklanjuti tuntutan kawan-kawan, untuk upah minimum sektoral kita akan koordinasikan lebih lanjut bersama pak kadis, dan seluruh tuntutan hari ini kita terima dengan baik," kata Bardan Sahidi.

Sementara itu Kadis Ketenagakerjaan Aceh Fajri mengatakan akan menambah pengawasan tenaga kerja sebanyak orang per kabupaten/kota dan menindaklanjuti permasalah terkait upah minimal sektoral.

"Sejauh ini kalau tenaga pengawas hanya sebanyak 29 orang, nanti akan kita tambah sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.

Mengenai dengan UMS kenapa hanya di dua kabupaten/kota, kata Fajri, itu karena pengusulannya bisa dilakukan apabila telah terbentuk dewan pengupahan dan oleh kabupaten sendiri. 

Namun jika memang tidak bisa dibentuk dewan tersebut maka UMS tersebut tidak bisa diusulkan.

"Dan itu sudah sering kita sampaikan pada saat sosialisasi dan penyuluhan di setiap kabupaten/kota, jadi kenapa UMS ini belum ada di kabupaten/kota lainya itu dikarenakan belum terbentuknya dewan pengupahan di kabupaten tersebut," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...