Alat Kelengkapan DPRA Akhirnya Terbentuk, Demokrat, Golkar, dan PPP tak Masuk

Alat Kelengkapan DPRA Akhirnya Terbentuk, Demokrat, Golkar, dan PPP tak Masuk

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA kembali menggelar Rapat Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 2019-2024, Jumat (17/1/2020).

Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat yang sempat deadlock pada 31 Desember 2019 lalu.

Baca: Paripurna DPRA di Penghujung Tahun Berlangsung Panas

Saat itu, sejumlah fraksi di DPRA menolak komposisi atau susunan anggota komisi yang dinilai tidak proporsional di mana terjadi penumpukan anggota tiga partai politik di Komisi V dan Komisi VI.

Adapun tiga parpol tersebut masing-masing Demokrat, Golkar dan PPP.

Untuk itu, para anggota fraksi tersebut meminta pimpinan DPRA menunda paripurna penetapan AKD.

Dalam sidang lanjutan hari ini, giliran Demokrat, Golkar, dan PPP yang menghujani paripurna dengan interupsi.

Ini karena menurut tiga fraksi tersebut, usulan mereka tak diakomodir dalam susunan AKD DPRA, sementara paripurna langsung memutuskan untuk mengesahkan Keputusan DPRA tentang Susunan Alat Kelengkapan Dewan 2019-2024 tersebut.

Jalannya Paripurna

Sidang diawali dengan pembacaan surat masuk dari fraksi-fraksi tentang usulan anggota yang akan ditempatkan di Alat Kelengkapan Dewan, seperti komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, dan badan legislasi.

Dari delapan fraksi yang ada di DPRA, ternyata hanya lima fraksi saja yang mengusulkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan di AKD, masing-masing, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB-PDA

Adapun Demokrat, Golkar, dan PPP, dinilai tidak mengusulkan nama-nama anggotanya, karena dalam Rapat Paripurna pada 31 Desember 2019 lalu, ketiga fraksi sudah lebih dulu mengusulkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan di AKD.

Tapi Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa berdasarkan rapat pimpinan DPRA dengan ketua-ketua fraksi pada 9 Januari 2020 lalu, telah disepakati bahwa tanggal 15 Januari 2020 adalah batas akhir pengiriman kembali nama-nama anggota fraksi untuk ditempatkan dalam susunan AKD, sesuai dengan azas perimbangan dan pemerataan.

"Lima fraksi menerima dengan keputusan itu," katanya.

Dahlan juga menyarankan agar Demokrat, Golkar, dan PPP untuk kembali mengusulkan nama-nama anggotanya untuk ditetapkan dalam AKD pada paripurna mendatang.

"Usulan sebelumnya tidak dibacakan dulu karena usulannya belum sesuai dengan Pasal 79 ayat 3 Peraturan DPRA," katanya.

Praktis, hanya nama-nama anggota lima fraksi saja yang kemudian dibacakan dan masuk dalam sususan AKD.

Surat-surat usulan itu pun langsung dibacakan oleh Sekretaris DPRA Suhaimi. Dilanjutkan dengan Pembacaan Rancangan Keputusan DPRA tentang Susunan AKD 2019-2024.

"Dengan membaca Bismillah, Rancangan Keputusan ini kami tetapkan menjadi Keputusan DPRA," kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin sembari mengetuk palu sidang.

Interupsi

Keputusan Dahlan Jamaluddin tersebut langsung disambut interupsi dari Ketua Fraksi Demokrat HT Ibrahim.

Dia mempertanyakan status paripurna tersebut karena menurutnya usulan nama-nama anggota Demokrat yang telah disampaikan pada 31 Desember 2019 lalu, masih berlaku.

"Tidak ada pembatalan, seingat saya keputusan tertinggi adalah sidang paripurna. Jadi kapan dibatalkan surat kami? Yang kedua, surat dari pimpinan DPRA sudah kami balas, tolong dibacakan. Seingat saya, kami sudah mengusulkan dan tidak menarik kembali," katanya.

Interupsi juga muncul dari Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin. "PPP juga merasa aneh, karena sudah mengusulkan pada 31 Desember 2019. Diskor, artinya tidak ada keputusan apapun yang diambil saat itu. Tapi kenapa pada hari ini, telah terjadi pembacaan lagi terhadap fraksi-fraksi, sedang kami merasakan itu sudah selesai," katanya.

Interupsi demi interupsi pun terus mengalir dari sejumlah anggota fraksi PPP dan Demokrat lainnya. Sampai akhirnya, anggota Fraksi Golkar T Raja Keumangan juga ikut interupsi.

"Interupsi satu menit pimpinan," kata T Raja Keumangan. Namun interupsi Raja Keumangan itu tidak diakomodir. 

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin pun menskor sidang untuk salat Asar, dan dilanjutkan dengan penutupan paripurna tersebut.

"Apapun yang menjadi kendala, dinamika, silakan menempuh jalur administrasi dan legal. Karena kita semua taat azas dan mengerti peraturan perundang-undangan," kata Dahlan sembari menutup sidang.

Rubrik

Komentar

Loading...