Alasan-alasan DPRA Inteperlasi Nova Iriansyah

Alasan-alasan DPRA Inteperlasi Nova Iriansyah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keputusan itu diambil lewat paripurna DPRA yang berlangsung, Kamis malam (10/9/2020) yang juga dihadiri Sekda Aceh Taqwallah.

Paripurna diawali dengan penyampaian alasan dan materi interpelasi yang dibacakan salah satu inisiator hak interpelasi DPRA, Irfannusir dari Fraksi PAN.

Lihat: DPRA Resmi Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Nova Iriansyah

Terdapat sediktinya 10 alasan mengapa DPRA akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak dewan tersebut.

Adapun alasan-alasan yakni soal dana Refocusing APBA Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 Triliun hingga 2,3 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 yang rincian kegiatan dan besaran anggaran tak disampaikan kepada DPRA.

“Disamping itu pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020. Hal ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,” kata Irfannusir.

Alasan selanjutnya adalah kebijakan Plt Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Juga soal kebijakan gebrak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh,” katanya.

Selain itu, kata Irfannusir, Plt gubernur Aceh juga tidak menghadiri Sidang Paripurna DPR Aceh untuk Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019  sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Alasan selanjutnya adalah tentang proyek multi years yang dilaksanakan tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi Komisi IV dan tanpa Paripurna DPRA. Bahkan telah dibatalkan melalui Rapat Paripurna DPRA.

Ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 Tentang  Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut,” katanya.

DPRA juga menilai pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sayid Azhary oleh Plt. Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Sebagimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan). Pengangkatan Plt di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut,” katanya.

Begitu juga pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Aceh melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);

Plt. Gubernur Aceh juga tidak mengajukan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2020, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Plt Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Irfan menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Eksekuti) dan Legislatif. Namun dalam kenyataannya eksekutif kerap mengabaikan agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, seperti tidak menghadiri seperti rapat-rapat Paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran.

Dan ini tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Jo Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Berkenaan hal tersebut di atas bahwa saudara Plt gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya,” kata Irfannusir.

Komentar

Loading...