Akhirnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Angkat Bicara Soal Vonis Bebas Diki Pratama

Akhirnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Angkat Bicara Soal Vonis Bebas Diki Pratama
Dra Hj Rosmawardani SH MH

BERITAKINI.CO |  Mahkamah Syar’iyah Aceh akhirnya buka suara atas kontroversi vonis bebas terhadap Diki Pratama (35), terdakwa pemerkosa keponakan asal Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai perlu meluruskan hal ihwal tentang vonis bebas yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Perkara: 7/JN/2021/ MS. Aceh tanggal 20 Mei 2021, itu.

“Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut perlu kami luruskan ‘Bukan Pelaku Pemerkosa’ melainkan yang benar adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh memvonis bebas 'Terdakwa Pemerkosa’,” kata Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra Hj Rosmawardani SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima BERITAKINI.CO, Sabtu (29/5/2021).

Menurut Rosmawardani, setiap terdakwa yang diajukan ke pengadilan tidak harus divonis sesuai dengan dakwaan JPU 100 persen

“Sebab apabila hal ini terjadi maka fungsi hakim tidak diperlukan lagi. Hakim itu bebas menilai terbukti apa tidak suatu peristiwa jinayah tanpa terikat dengan dakwaan JPU,” katanya.

“Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian dan keyakinan yang berada pada ijtihad hakim.”  

Adapun putusan bebas terhadap Diki Pratama tersebut, kata Rosmawardani, diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh secara independen tanpa ada tekanan dari pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun pihak lain. 

“Jadi murni kebebasan hakim dalam menilai pembuktian dan juga memutus berdasarkan keyakinan majelis hakim itu sendiri,” katanya.

“Apabila ada satu putusan di antara banyak putusan yang diputus bebas dan dinilai tidak adil, mari kita lakukan eksaminasi secara fair dan berimbang. Dan sungguh tidak adil harus mengeneralisir pada semua putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dianggap tidak adil.”

Rosmawardani mengakui jika anak korban memang perlu mendapat perhatian serius dan akan selalu pro kepada kepentingannya. 

“Tetapi keberpihakan kita terhadap anak jangan sampai membuat semua terdakwa pelaku kejahatan kepada anak harus divonis bersalah tanpa menilai alat bukti yang diajukan ke mahkamah,” katnaya.

Dia pun mengatakan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kewenangan yang ada serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani kasus jinayat dengan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Jinayat.

Rubrik

Komentar

Loading...