Akhirnya, DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2019

Akhirnya, DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2019
Foto: Humas DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh akhirnya menyetujui bersama Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2019 menjadi qanun.

Persetujuan bersama itu diambil setelah sebelumnya fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, Selasa (10/11/2020).

Semua fraksi pun menyatakan dapat menerima pertanggungjawaban tersebut dengan menyertakan beberapa pendapat.

Fraksi Partai Aceh, misalnya, masih menilai jawaban Nova atas pandangan Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban tersebut, normatif dan terkesan mencari kambing hitam.

Di antaranya soal realisasi pendapatan Aceh 2019 dari sektor pajak yang mencapai target.

“Bahwa terhadap penjelasan saudara Gubernur tentang penurunan pendapatan pajak Aceh, restribusi Aceh dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kami menilai bahwa jawaban saudara gubernur selalu mengkambinghitamkan perhitungan BPS terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Aceh Azhar Abdurraham saat membacakan Pendapat Akhir Fraksinya dalam paripurna DPRA, Selasa (10/11/2020).

Lihat: Nova Sebut Target PAA 2019 dari Pajak Tak Tercapai Karena Pertumbuhan Ekonomi Cuma 4,1 Persen

Sebelumnya, Nova Iriansyah mengatakan bahwa tak tercapainya target Pendapatan Daerah dari sektor pajak pada 2019 dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat periode itu.

“Sebagaimana kita maklumi berdasarkan data BPS, pada 2019 pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mencapai 4,15 persen atau lebih rendah dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2018 yang mencapai angka 4,65 persen sehingga berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor,” kata Nova menjawab pertanyaan Badan Anggaran DPRA atas tak tercapainya target pendapatan Aceh 2019 khususnya dari sektor pajak, Senin malam, 9 November 2020.

Sementara Fraksi Partai Aceh menilai, tak tercapainya target itu sebetulnya karena gubernur tidak memaksimalkan kebijakan dengan peraturan gubernur untuk menugaskan aparatur pengutip pajak, restribusi dan pendapatan lainnya.

“Sementara payung hukum qanun tentang pajak, restribusi dan pendapatan lainnya telah memberikan ruang lingkup kerja yang luas,” kata Azhar Abdurraham.

Selain itu, terkait alasan gubernur terhadap pendapatan dari deviden Bank Aceh Syariah yang mengalami penurunan lantaran adanya penambahan penyertaan modal dari kabupaten/kota lain sebesar 1,12 persen yang mengakibatkan kehilangan laba sebesar Rp 12 miliar lebih, Fraksi PA menilai bahwa hal itu tidak ada korelasi. “Yang sebenarnya adalah Bank Aceh Syariah telah mengalami penurunan laba dari Rp 439 miliar pada 2018 menjadi Rp 427 miliar pada 2019,” kata Azhar.

Sementara dalam hal pelayanan dan penanganan penurunan kemiskinan dengan kegiatan belanja bantuan sosial pembangunan rumah layak huni, gubernur Aceh dinilai seharusnya mengambil kebijakan yang pro rakyat, dan jangan terjebak dengan penerapan e-katalog local  yang justru mengakibatkan makin besarnya angka kemiskinan di Aceh.

Adapun terkait besarnya Silpa tahun 2019 yang mencapai Rp 2,8 triliun lebih dari angka yang ditetapkan Rp 1,2 triliun, Azhar menyebut ini mencerminkan ketidakakuratan dalam memprediksi sisa uang pada akhir tahun. | Saiful Haris Arahas

Rubrik

Komentar

Loading...