Akhiri Polemik Proyek Multi Years, Begini Saran Dari PNA

Akhiri Polemik Proyek Multi Years, Begini Saran Dari PNA
Ketua Umum DPP PNA Samsul Bahri

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Partai Nanggroe Aceh (PNA) menawarkan solusi jalan tengah untuk mengakhiri polemik proyek multi years (tahun jamak).

Ketua Umum DPP PNA Samsul Bahri (Tiyong) mengatakan, Pemerintah Aceh cukup membangun 5 atau 6 ruas jalan sesuai urutan prioritas dengan sistem penganggaran tahun jamak.

Sementara pembangunan untuk ruas lain dilanjutkan dengan skema anggaran tahun tunggal sesuai dengan kondisi anggaran tahun berjalan.

Tawaran ini, lanjut Tiyong, juga sejalan atau memperhatikan kondisi keuangan Aceh yang mengalami penurunan, baik itu Pendapatan Asli Aceh (PAA) maupun penurunan dari transfer pusat akibat dampak Covid-19.

"Jika dipaksakan belasan paket multi years ini tetap dilaksanakan seluruhnya secara bersamaan, kita khawatir akan mengorbankan program prioritas lainnya seperti JKA, pembangunan rumah layak huni, dan sebagainya. Mengingat pendapatan Aceh baik PAA maupun dana transfer akan berkurang drastis pada tahun 2021," katanya.

PNA juga menawarkan anggaran dari pembatalan sebagian paket multi years tersebut agar dialihkan untuk menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Regional yang ada di Takengon, Meulaboh, Langsa dan Tapak Tuan.

"RS Regional ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, terutama di wilayah tengah dan barat-selatan. Selama beberapa tahun ini anggaran untuk RS Regional tersebut sangat minim sehingga pembangunannya berjalan lamban," katanya.

PNA pun meminta agar eksekutif sepakat pelaksanaan proyek multi years tersebut untuk ditunda sambil melakukan evaluasi.

"Setelah paripurna ini, kami berharap agar Pemerintah Aceh dan DPRA dapat segera duduk bersama untuk merumuskan beberapa kebijakan anggaran yang terkait erat dengan hajat hidup seluruh rakyat Aceh," katanya.

Seperti diketahui, DPRA telah memutuskan untuk membawa isu pembatalan proyek-proyek tahun jamak senilai Rp 2,6 triliun lebih ke rapat paripurna yang akan digelar pada Rabu siang, 22 Juli 2020.

Lihat: Rabu, DPRA Gelar Paripurna Persetujuan Pembatalan Proyek Multi Years

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin pun telah melayangkan undangan kepada seluruh anggota dewan untuk hadir pada paripurna tersebut. Agendanya adalah Persetujuan Pembatalan MoU Multi Years Contract Tahun 2020-2022.

Adapun MoU tersebut sebelumnya diteken oleh pimpinan DPRA periode 2014-2019 dengan Pemerintah Aceh yang memuat kesepakatan kedua pihak tentang penyediaan anggaran dari APBA selama tiga tahun untuk membiayai 12 proyek fisik dan pengawasan senilai total Rp 2,65 triliun lebih yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...