Agar Tak Ribut Lagi, DPRA Diminta Pantau Perkembangan RUU Pajak Penghasilan

Agar Tak Ribut Lagi, DPRA Diminta Pantau Perkembangan RUU Pajak Penghasilan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin meminta DPRA dan juga gubernur Aceh untuk memantau perkembangan RUU Pajak Penghasilan.

 “RUU yang baru saja disetujui oleh DPD RI itu mengandung rumusan yang memberikan kekhususan bagi Aceh yaitu zakat sebagai pengurang pajak,” kata Safaruddin, Rabu (25/10/2017).

Safaruddin mengatakan, RUU ini penting untuk diperhatikan dan bila perlu DPRA menyurati DPR RI agar dilibatkan dalam pembahasan RUU ini nantinya.

“Jangan DPRA ribut lagi nanti karena ada kebijakan atau rumusan UU yang berkaitan dengan Aceh tapi tidak dilibatkan,” katanya. 

DPRA dan gubernur, kata Safaruddin, harus proaktif dalam menjaga UUPA agar Aceh tak selalu tertinggal dari daerah lain.

“Di daerah lain bukuem (ikan buntal), misalnya, sudah dapat diolah jadi hal yang berguna dan menghasilkan nilai ekonomis tinggi, sedangkan di Aceh masih dianggap tidak berguna,” katanya Safaruddin menyindir pernyataan gubernur Aceh baru-baru ini tentang ikan buntal.

Untuk itu, kata Safaruddin, YARA juga telah menyurati DPRA untuk mengingatkan perihal tersebut.

Kata Safar, persetujuan zakat sebagai pengurang pajak di Aceh sudah diamanatkan dalam Pasal 192 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  Itulah sebabnya, hal ini dianggap penting karena menyangkut dengan kewajiban masyarakat Aceh dalam membayar pajak dan zakat yang selama ini melebihi pembayaran pajak di provinsi lain.

“Sampai sekarang, zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (PTKP). Dengan disetujuinya zakat sebagai pengurang pajak dalam RUU Pajak Penghasilan oleh DPD RI maka peluang untuk memperkuat implementasi Pasal 192 UUPA akan semakin kuat,” katanya.

Zakat, kata Safaruddin, memiliki peran yang hampir sama dengan pajak yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa sudah selayaknya zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Seperti diketahui, ada 6 RUU yang merupakan inisiatif DPD RI tahun 2017, salah satunya RUU Pajak Penghasilan.

Nah, RUU Pajak Penghasilan ini kabarnya telah diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...