Ada Qanun Jinayah, Pakar Hukum Unsyiah: Hukum Kebiri Bisa Diberlakukan di Aceh

Ada Qanun Jinayah, Pakar Hukum Unsyiah: Hukum Kebiri Bisa Diberlakukan di Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pakar Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Nursiti mengatakan hukuman kebiri dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan kekhususan yang ada di Aceh.

"Menurut saya tidak ada yang menghalanginya, jika dasar hukum yang dipakai dalam penegakan kekerasan seksual terhadap anak itu adalah UU Perlindungan Anak, maka pidana tambahan kebiri kimia itu dapat diterapkan di Aceh," kata Nursiti pada BERITAKINI.CO, Rabu (6/1/2021).

Ia pun menjelaskan, selama aturan hukuman kebiri itidak diatur di dalam undang-undang secara khusus, maka dapat diterapkan di Aceh.

"Karena Aceh juga bagian dari Indonesia yang dapat menerapkan hukum positif," kata Nursiti.

Menurutnya, selama ini hukuman cambuk yang diatur dalam hukum jinayah tak sepenuhnya memberikan efek jera kepada si pelaku.

"Kalau hanya hukum jinayah yang digunakan maka pelaku dapat mengulangi perbuatannya, karena setelah dicambuk pelaku dapat bebas dan beradaptasi dengan korbannya kembali sehingga kebiri dapat menjadi hukuman tambahan bagi si pelaku," kata Nursiti.

Tetapi dalam penerapannya, akan ada kesulitan dalam menjalankan hukuman kebiri kimia tersebut baik di Aceh maupun di daerah lainnya.

"Siapa yang akan menjadi eksekutornya, apakah penegak hukum yang tidak mengerti persoalan medis, sementara sejauh ini IDI saja tidak bersedia menjadi eksekutor sebab melanggar kode etiknya ketika tindakan medis dijadikan sebagai sanksi hukum," kata Nursiti.

Bahkan dirinya pun meragukan hukuman kebiri ini dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, sebab kebiri kimia sifatnya sementara dengan durasi dua sampai lima tahun bukan selamanya.

"Yang harus dipahami, kekerasan seksual itu bukan hanya nafsu seksual semata tapi juga ada keinginan pelaku untuk menguasai. Si pelaku dapat menggunakan cara lain untuk melampiaskan kekerasan seksualnya tadi," katanya.

Terlebih lagi, kata Nursiti, pelaksanaan kebiri kimia ini juga membutuhkan biaya tinggi hingga belasan juta untuk sekali suntikan.

"Lalu buat apa negara mengeluarkan sekian banyak anggaran untuk menghukum pelaku, sementara korbannya dibiarkan," katanya.

Menurut Nursiti, seharusnya negara lebih memikirkan bagaimana agar dapat melindungi korbannya daripada menghabiskan biaya untuk mengebiri pelaku.

"Lebih baik dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi korbannya, sebab korban untuk visum saja ada yang harus bayar sendiri," katanya.

Tetapi untuk point lainnya yang terdapat dalam PP No 70 Tahun 2020 tersebut menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

"Seperti pemasangan chip yang membuat pelaku akan merasa waspada terhadap keinginannya melakukan kekerasan seksual diketahui orang lain, termasuk juga pengumuman nama pelaku sehingga membuat orang di sekitarnya mewaspadai ada atau tidaknya pelaku seksual terhadap anak," kata Nursiti. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...