Aceh Besar Diusulkan Jadi Dapil Tunggal

Aceh Besar Diusulkan Jadi Dapil Tunggal

BERITAKINI.CO, Jantho | Pimpinan partai politik mengusulkan penataan daerah pemilihan (dapil) dengan membentuk Aceh Besar sebagai dapil tunggal.

Aceh Besar selama ini masuk dalam dapil I bersama dengan Banda Aceh dan Sabang dengan total alokasi 11 kursi DPRA.

Penataan dapil ini dinilai penting untuk meningkatkan alokasi kursi, terutama bagi Aceh Besar.

Di mana dari 11 kursi dapil I, hanya enam di antaranya yang menjadi wakil Aceh Besar di parlemen Aceh.

“Sedangkan sisanya hanya meraup suara saja dari Aceh Besar, tapi tidak memperhatikan masyarakat Aceh Besar," kata Ketua DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Aceh Besar Tgk Mufadhal Zakaria, Minggu (27/12/2020).

Selain itu, menurut Tgk Mufadhal, selama ini Sabang juga belum berhasil mengirim wakilnya ke DPRA, meski kota itu masuk dalam dapil I.

Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar KIP Aceh dapat mengusulkan penataan dapil I menjadi dua bagian kepada KPU RI.

"Banda Aceh dan Sabang menjadi satu dapil, sedangkan Aceh Besar menjadi satu dapil. Seperti Dapil Bireuen dan Aceh Timur yang merupakan dapil tunggal," kata Tgk Mufadhal.

Selain bisa meningkatkan perolehan alokasi kursi di masing-masing dapil, tentu hal ini juga akan menguntungkan bagi tiap kabupaten/kota tersebut.

Artinya, kata dia, ke depan masyarakat Aceh Besar akan memilih calon legislatif yang benar-benar putra daerahnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan atau dikecewakan.

"Demikian juga dengan Sabang, tentu ke depan akan ada caleg DPRA dari sana," ujarnya.

Lebih lanjut, Tgk Mufadhal mengatakan, secara jumlah penduduk, Aceh Besar juga sudah dianggap bisa menjadi satu dapil sendiri.

Berdasarkan data yang ada, kata dia, penduduk Aceh Besar 425.216 jiwa.

Oleh sebab itu, kata Tgk Mufadhal, jika Aceh Besar menjadi satu dapil, diperkirakan akan mendapat alokasi sebanyak tujuh kursi.

Sementara untuk Banda Aceh dan Sabang akan ada lima alokasi kursi.

Menanggapi hal itu, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengatakan, akan dipertimbangkan kembali usulan tersebut.

"Biasanya menjelang pelaksanaan tahapan pileg baru dibahas soal itu," kata Samsul dihubungi BERITAKINI.CO.

Adapun indikator penataan dapil, kata dia, di antaranya dengan melihat capaian jumlah penduduk dan jumlah alokasi kursi.

Selain itu juga harus melalui tahapan uji publik.

"Jika sudah ada permintaan seperti itu, nanti akan kita bicarakan dengan Divisi Teknis KIP Aceh dan juga dengan KPU," katanya.

Adapun mekanisme pembentukan dapil DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, harus melalui tujuh tahapan.

Yaitu, pertama, penyerahan untuk penyusunan dapil DPRD; kedua, penetapan jumlah kursi DPRD berdasarkan data penduduk; ketiga, penyusunan usulan penataan dapil DPRD; keempat, penyampaian dan pencermatan usulan dapil DPRD kepada publik.

Kelima, uji publik usulan dapil DPRD di KIP kabupaten/kota; keenam, penyerahan usulan dapil DPRD kepada KIP Aceh; dan ketujuh, penyerahan rekapitulasi usulan dapil DPRD dari KIP Aceh, untuk dilakukan penataan dan penetapan dapil DPRD provinsi atau kabupaten/kota oleh KPU.

Sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan, keputusan akhir tentang penetapan dapil merupakan kewenangan KPU.

Namun demikian, KIP Aceh dan kabupaten/kota turut berperan dalam pengusulan rancangan penetapannya.

Rubrik

Komentar

Loading...