Aceh Belum Dapat Hak Partisipasi di Tiga WK Migas

Aceh Belum Dapat Hak Partisipasi di Tiga WK Migas

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Aceh belum juga berhasil memperoleh hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sedikitnya pada tiga Wilayah Kerja (WK) Migas yang ada di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Meski sebetulnya Pemerintah Aceh saat ini telah memiliki perusahaan atau PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang seharusnya dapat menjadi operator atau pengelola PI sehingga bisa berpotensi menjadi pendapatan atau penerimaan daerah. Terutama karena ketiga WK tersebut sudah dalam tahap eksploitasi alias menghasilkan.

Besaran PI yang harusnya ditawarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan diterima jika disanggupi, adalah sebesar 10 persen.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh menyatakan bahwa kontraktor wajib menawarkan PI paling sedikit 10 persen kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Tapi setidaknya, hingga Desember 2020 lalu, Aceh belum mendapatkan hak partisipasi apapun pada wilayah kerja migas masing-masing, WK Migas Blok A, Wk Migas Lhokseumawe, dan Wk Migas Rantau.

Ketiga WK migas tersebut berada pada 0-12 mil laut yang merupakan wilayah kewenangan Aceh.

Realisasi kinerja migas Aceh ini juga telah diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dalam Rangka Perolehan Participating Interest/Operasi Wilayah Kerja (wk) Migas dan Kegiatan Operasional BUMD yang Terkait dengan Pengelolaan WK Migas Tahun 2017-2020 (Semester I) pada Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh serta Instansi Lain yang Terkait.

Laporan Pemeriksaan itu pun telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh awal Januari 2021 lalu.

WK Migas Blok A

Dilihat BERITAKINI.CO, BPK mengungkapkan bahwa Kontrak Kerjsa Sama (KKS) WK Blok A diteken Badan Pengelola (BP) Migas dan PT Medco E&P Malaka pada 28 Oktober 2010 silam dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun.

Sehubungan dengan kewajiban penawaran PI 10 persen pada KKS WK Blok A, BP Migas melalui Surat Nomor 0265/BP00000/2011/SO tanggal 13 Mei 2011 kepada gubernur Aceh telah menyampaikan kesiapan K3S untuk menawarkan PI 10 persen di WK tersebut dan telah meminta gubernur Aceh untuk menunjuk BUMD yang akan mengelola PI. Namun sampai dengan 60 hari batas waktu pengajuan minat dan kesanggupan pengajuan PI, gubernur Aceh belum menyampaikan penunjukan BUMD yang akan mengelola PI pada WK Blok A.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Untuk melakukan pengelolaan bersama tersebut dibentuklah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2015 tersebut, Kepala BPMA melalui Surat Nomor SRT-0204/BPMA0000/2019/BO tanggal 12 September 2019 telah menyampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dapat mempersiapkan atau menunjuk BUMD yang akan menerima penawaran PI di WK Blok A sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Aceh baru menyampaikan penunjukan BUMD atas nama PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang akan mengelola PI pada WK Blok A kepada BPMA melalui Surat Nomor 542/6793 tanggal 30 April 2020. Selanjutnya BPMA mengajukan kelanjutan proses penawaran PI di WK Blok A kepada PT. Medco E&P Malaka selaku kontraktor KKS Blok A melalui Surat Nomor SRT-0155/BPMA0000/2020/B0 tanggal 20 Mei 2020 dengan mengacu pada syarat dan ketentuan mengenai BUMD sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum ada jawaban atas pengajuan penawaran pengelolaan PI tersebut.

Disamping itu, PT PEMA selaku BUMD yang ditunjuk oleh gubernur Aceh untuk menerima PI 10 persen pada WK Blok A telah menyurati PT. Medco E&P Malaka dengan Surat Direksi PEMA Nomor 208/PEMA/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Penawaran PI di Wilayah Kerja Blok A.

WK Lhokseumawe

Pemerintah Aceh melalui PT PEMA melalui surat Nomor 101/PEMA/V/2020 tanggal 28/5/2020 telah menyatakan minat dan kesanggupan atas PI lapangan Peusangan B yang merupakan bagian dari WK Lhokseumawe yang dioperasikan oleh PT Zaratex. PT PEMA telah melakukan buka data secara internal dengan PT Zaratex, PT PEMA kemudian paling lama 180 hari wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sampai dengan 28 Mei 2021.

Hasil pemeriksaan, tulis BPK dalam laporannya, menunjukkan bahwa PT PEMA belum melakukan uji tuntas (due diligence) serta akses data WK dan KKS terkait PI atas WK Lhokseumawe untuk lapangan Peusang B.

WK Migas Rantau

WK Migas Rantau berada di wilayah Provinsi Aceh dan dikelola oleh  PT Pertamina EP Asset 1 berdasarkan KKS yang berlaku dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2035 dengan luas wilayah sekitar 4.390 km2.

Luas WK Rantau merupakan bagian dari WK yang dimiliki oleh PT Pertamina EP yang memiliki beberapa lapangan produksi yang berada di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Adapun lapangan produksi yang terdapat di wilayah Provinsi Aceh terdiri dari lapangan Rantau, Kuala Simpang Barat dan Kuala Simpang Timur.

Hasil pemeriksaan, tulis BPK, menunjukan bahwa PI atas pengelolaan WK Rantau untuk lapangan produksi yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh belum diterima oleh Pemerintah Aceh. Penjelasan dari BPMA selaku pengelola dan pengawas WK Migas di wilayah Aceh diketahui bahwa pengelolaan WK Pertamina EP masih berada di bawah kewenangan SKK Migas dan belum terdapat pemisahan KKS yang ditandatangani oleh SKK Migas dengan PT Pertamina EP.

BPMA telah mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM sesuai Surat Nomor SRT0234/BPMA0000/2019/B0 tanggal 8 Oktober 2019 dan Surat Nomor SRT0093/BPMA0000/2020/B0 tanggal 19 Maret 2020 perihal Dukungan pengalihan pengelolaan WK Pertamina di wilayah kewenangan Aceh kepada BPMA.

“Sampai dengan pemeriksaan berakhir diketahui belum terdapat pemisahan KKS tersebut dan tidak terdapat penawaran PI yang wajib disampaikan oleh Kontraktor kepada BUMA,” tulis BPK dalam LHP tersebut.

Kondisi tersebut pun di antaranya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di mana Pasal 34 menyatakan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan Participating Interest 10 persen (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha MiIik Daerah.

Begitu juga dengan Pasal 90 Huruf (b) yang menyatakan bahwa pada saat terbentuknya BPMA, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA.

Serta Pasal 34  Huruf (c) yang menyatakan bahwa pada saat terbentuknya BPMA, kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b antara Satuan Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pihak lain dialihkan kepada BPMA.

“Hal tersebut mengakibatkan potensi pendapatan dan penerimaan daerah dari pengelolaan PI pada WK Blok A, WK Lhokseumawe dan WK Rantau tidak diterima oleh PT PEMA dan Pemerintah Aceh,” tulis BPK.

Rubrik

Komentar

Loading...