Aceh Bakal Dipimpin Pj Gubernur pada 2022, Pakar Hukum: Pemimpin Harusnya Dipilih Bukan Ditunjuk

Aceh Bakal Dipimpin Pj Gubernur pada 2022, Pakar Hukum: Pemimpin Harusnya Dipilih Bukan Ditunjuk

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan menunjuk pemegang jabatan atau penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 mendatang.

Lihat: 271 Daerah Akan Diisi Penjabat, Mendagri Pastikan Mereka Netral dan Profesional

Seperti diketahui, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang jabatan gubernurnya berakhir pada 2022.

Penunjukkan Pj kepala daerah ini sejalan dengan agenda pilkada serentak yang akan dilansungkan pada 2024.

Namun bagi sejumlah kalangan di Aceh, agenda nasional itu tak harus otomatis berlaku untuk Aceh.

Lihat juga: KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun, Pilkada Rp 26 Triliun

Ini karena Aceh memiliki undang-undang khusus yang juga mengatur norma pilkada yakni lima tahun sekali.

"Untuk Aceh tentunya berlaku UUPA, artinya pilkada serentak harusnya seperti biasa yakni tahun 2022,” kata Zainal Abidin, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, pernyataan Mendagri dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, kemarin,  harus dimaknai bahwa pilkada serentak 2024 berlaku di luar Aceh.

"Karena Aceh ini kan sudah jelas, UUPA juga mengatur tentang pilkada,” ujarnya.

Karena itu, kata Zainal, pilkada serentak yang diartikan oleh Mendagri, secara hukum tidak berlaku untuk Aceh.

“Jika pun pilkada tahun 2022 tidak jadi, dan bergeser pada tahun 2024, artinya UUPA sudah tidak lagi memiliki nilai atau hanya kiasan saja tanpa makna,” katanya.

"Artinya norma yang ada dalam UUPA sudah diabaikan, dan tidak boleh seperti itu, melanggar hukum namanya.”

Jika pun tetap dipaksakan, kata Zainal, hal itu bisa saja ditafsirkan sebagai upaya melemahkan kandungan UUPA. Di mana kekhususan yang telah diberikan negara, tapi kemudian diabaikan.

"Secara hukum, mau tidak mau, Pilkada Aceh memang harus dilaksanakan 2022, tidak harus dipaksakan pada tahun 2024," katanya.

Terlebih lagi, jika pilkada diselenggarakan pada 2024, makan Aceh akan dipimpin oleh penjabat selama dua tahun.

“Ini kurang demokratis ya. Pemimpin ditunjuk dan bukan dipilih oleh rakyat," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...