9 Rekomendasi Ulama Dayah Aceh untuk RUU Pasantren

9 Rekomendasi Ulama Dayah Aceh untuk RUU Pasantren

BERITAKINI.CO | Menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI), para ulama dayah di Aceh bermusyawarah selama dua hari di Hotel Madinah di Banda Aceh yakni pada sejak Rabu 15 hingga Kamis 15 November 2018.

Musyawarah itu dihadiri 100 ulama kharismatik Aceh dan pimpinan dayah lainnya. Serta dihadiri juga oleh Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) Dr. Abdul Djalal, MA, Kasubdit PDMA Kemenag Pusat Dr. Ainurrafiq Dawam, MA, dan Bapak Syafaul Mudawwam dari Kemenag RI, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Usamah El Mandy S.Ag, MM, dan Kepala Kanwil Kemenag Aceh H.M. Daud Pakeh.

Para ulama dan pimpinan dayah di Aceh menyatakan sembilan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ulama Aceh sangat mendukung RUU Pesantren dengan ketentuan hanya dikhususkan untuk pesantren dan tidak digabungkan dengan pendidikan keagamaan lainnya. Dan memiliki tenggang waktu yang memadai untuk pembahasan dan pengesahannya.

2. RUU ini masih banyak perbaikan yang diperukan untuk penyempurnaan agar memliki landasan filosofis dan historis yang kuat.

3. Definisi pesantren mesti ditambahkan Islam Ahlusunnah wal Jama’ah karena ideologi dan karakter pendidikan pesantren identik dengan Ahlsunnah wal Jama’ah

4. Menambahkan definisi Islam Ahlusunnah wal jama’ah dalam ketentuan umum yaitu pemahaman Aqidah berdasarkan kepada manhaj Asya’irah (Abu Hasan Al-Asy’ari) dan Maturidiyah (Abu Mansur Al Maturidy), Mazhab Fiqh yang empat dalam bidang Fiqh, dan manhaj Imam Junaid al-Bagdady dan Imam Ghazali dalam bidang Tasawuf.

5. Mendukung untuk diwujudkannya Menteri Pendidikan Pesantren/Dayah agar dapat menampung aspirasi pesantren di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak.

6. Pendidikan Ula/Dasar, Wustha/Menengah, Ulya/Atas, dan Ma’had Aly adalah merupakan bahagian dari level atau jenjang pendidikan pesantren, maka segala kebijakan dalam operasional dan teknis pelaksanaan serta kurikulum mesti disesuaikan dengan pesantren, bukan dengan pendidikan lainnya.

7. Mendukung penyetaraan pendidikan pesantren sebagaimana pendidikan umum lainnya dengan pelaksanaan ujian akhir diberikan kepada kebijakan pesantren.

8. Pesantren diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

9. Mendukung alokasi anggaran tetap untuk pesantren sebanyak 30 persen dari total 20 persen anggaran pendidikan Nasional dan 30 persen dari total 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah. (Adv)

Rubrik

Komentar

Loading...