79 Gampong di Agara Terindikasi Kelola Dana Desa Tak Sesuai Ketentuan

79 Gampong di Agara Terindikasi Kelola Dana Desa Tak Sesuai Ketentuan
ilustrasi

BERITAKINI.CO, Kutacane | Inspektorat Aceh Tenggara (Agara) menemukan sebanyak 79 gampong yang terindikasi mengelola dana desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan alias bermasalah.

Hal ini diungkap Asisten I Setdakab Agara Ali Surahman saat membuka workshop pengelolaan dana desa, aset desa, dan dampak hukumnya, di Aula MAN 1 Kutacane, Sabtu (6/10/2018).

“Meski bimbingan teknis telah dilakukan berulang-ulang, tapi tetap saja banyak gampong di Agara bermasalah," kata Ali Surahman.

Ia pun meminta peran serta warga desa untuk ikut mengawasi pelaksanaan anggaran di desanya masing-masing.

“Secepatnya laporkan kepada Inspektorat jika ada indikasi penyelewengan," katanya.

Kepala Inspektorat Agara Abdul Kariman yang ditemui BERITAKINI.CO mengatakan, Pemkab Agara sesungguhnya telah menandatangani MoU dengan aparat penegak hukum untuk urusan penindakan terhadap dugaan penyelewengan dana desa.

Itu artinya, temuan yang dihasilkan Inspektorat bisa saja telah sampai ke telinga apara hukum.

Berdasarkan LHP, kata Abdul Kariman, dari 385 gampong di Agara, terdapat 79 gampong yang terindikasi mengelola dana desa tidak sesuai ketentuan.

“Dari jumlah itu ada 50 gampong yang dilakukan pembinaan maksimal, dan ada 10 desa sudah ada tindaklanjutnya," kata Abdul Kariman.

Namun Abdul Kariman enggan membeberkan nama-nama 79 gampong yang terindikasi bermasalah tersebut. Dia beralasan sampai saat ini belum ada izin dari bupati untuk mempublikasikannya. | JUPRI

Komentar

Loading...