2018, Pemerintah Aceh Bangun 6 Ribu Rumah

2018, Pemerintah Aceh Bangun 6 Ribu Rumah
Foto Dok Humas Provinsi Aceh

Banda Aceh | Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak semua pemangku kebijakan untuk serius bekerja Pemerintah Aceh membangun 6 ribu Rumah Sehat Sederhana (RSS) tercapai pada 2018.

Ajakan itu disampaikannya dalam rapat lanjutan terkait metode pengadaan pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2018, di Pendopo Wagub, Minggu, 15 Oktober 2017 lalu.

“Program pembangunan 6 ribu unit rumah ini harus menjadi program bersama. Dengan demikian kita bisa mensukseskan target Pak Gubernur untuk membangun 6 ribu unit Rumah Sehat Sederhana di tahun 2018 mendatang,” kata Wagub.

Peserta rapat yang terdiri atas kepala Bappeda Aceh, inspektur Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Wakil Ketua TP PKK dan Dekranasda Aceh, sejumlah dinas terkait lainnya serta aktivis dari lembaga Cet langet Rumoh, Edi Fadhil, bersepakat untuk menjadikan skema swakelola dalam proses pembangunan RSS tersebut.

“Semua sudah sepakat dengan skema swakelola. Ini harus segera ditindaklanjuti, segera buat FGD dengan mengundang pihak terkait dan LSM yang selama ini fokus pada bidang ini. Mari kita lebih fokus di program ini untuk membuat lompatan besar,” kata Nova.

Wagub juga menghimbau seluruh SKPA terkait untuk menjadikan pengurangan angka kemiskinan sebagai tujuan dalam setiap kegiatan. “Tinggalkan cara kerja lama. Sudah saatnya kita meninggalkan yang batil dan hanya mengambil yang hak. Ingat, dengan suksesnya program ini, maka akan banyak hal yang bisa terkoreksi.”

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari yang bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut mengungkapkan, bahwa meski tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, namun pembangunan RSS ini akan sangat mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu.

“Selama ini, bentuk intervensi Pemerintah bagi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu, karena itu pemerintah memiliki program beras sejahtera, program beras sejahtera ini sangat membantu menekan angka pengeluaran masyarakat kurang mampu,” ungkap Azhari.

Pengadaan RSS adalah bentuk intervensi pemerintah Aceh dalam rangka membantu keluarga kurang mampu untuk menekan besaran pengeluaran pertahun.

Untuk diketahui bersama, salah satu rumus yang selama ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu.

“Dengan dukungan program yang sudah berjalan saat ini seperti program Beras Sejahtera, bantuan pemberdayaan ekonomi, program bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan, serta program pembangunan RSS ini, kita berharap target Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan bisa segera terwujud,” harap Azhari.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei tim Bappeda Aceh, setidaknya terdapat 900 unit rumah yang sudah dibangun tahun lalu, namun tidak ditempati.

“Ini tentu sangat kita sesalkan, oleh karena itu agar pembangunan 6 ribu unit RSS ini tepat sasaran, saat ini Pemerintah Aceh hanya menggunakan satu data, dan setiap lokasi pembangunan rumah sudah dikunci koordinatnya dengan GPS. Ini untuk meminimalisir kemungkinan pengalihan penerima manfaat,” tambah Azhari.

Sementara itu, Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erty Idawati yang juga merupakan pengajar pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah menyarankan agar skema pembangunan swakelola segera disosialisasikan.

“Skema swakelola harus disosialisasikan, sehingga masyarakat paham dengan program dan skema baru ini,” ujar Dyah Erti.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...