Temuan BPK RI

2015-2016, Pemko Banda Aceh Lakukan Pemborosan Hingga Ratusan Juta Rupiah

2015-2016, Pemko Banda Aceh Lakukan Pemborosan Hingga Ratusan Juta Rupiah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan pemborosan anggaran yang dilakukan Pemko Banda Aceh senilai Rp 186 juta lebih pada paket pengadaan komputer tahun 2015 dan 2016.

“Akibat tidak cermatnya pengguna anggaran selaku PPK telah mengakibatkan pemborosan sebesar Rp 186 juta lebih dalam paket pengadaan tersebut,” tulis BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2015-2016 yang diperoleh BERITAKINI.CO.

Dalam LHP itu, BPK menjelaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh menganggarkan belanja modal sebesar Rp 246 juta lebih dengan realisasi Rp 221 juta lebih. Sementara pada 2016 Pemko menganggarkan Rp 272 lebih dengan realisasi Rp 139 juta lebih.

Pengadaan komputer tersebut diperuntukkan pada dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, inspektorat, sekretaris daerah, dinas kebudayaan dan pariwisata dan dinas kesehatan. Adapun jenis barang, komputer, laptop, notebook, UPS, dan server.

Berdasarkan pemeriksaan dan analisa dokumen yang dilakukan oleh BPK RI,  diketahui bahwa tidak semua paket pengadaan tersebut memiiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat penyusunannya.

Hal ini disebabkan, karena PPTK tidak melakukan survei harga pasar pada beberapa toko dan hanya berpedoman pada satu penawaran saja.

BPK mencatat, dokumen kontrak dan proses pengadaan negosiasi tersebut dilakukan oleh pejabat pengadaan, namun pada pelaksanaannya dilakukan oleh oleh PPTK. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk metode pengadaan langsung yang mewajibkan minimal terdapat dua penawaran.

Tak hanya itu, BPK mengungkapkan, dalam memilih barang, PPTK sengaja memilih barang dengan harga tinggi dengan alasan kualitas terjamin. Padahal, saat BPK melakukan survei pada tujuh toko elektronik terbesar di Kota Banda Aceh, menunjukkan harga jual yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga yang disepakati dalam kontrak untuk spesifikasi barang yang sama.

“Seharusnya Pemko Banda Aceh dapat memperoleh harga yang lebih menguntungkan jika proses pengadaan dilakukan melalui survei harga secara mamadai,” tulis BPK.

Oleh karena itu, Pemko Banda Aceh dinilai telah melanggar Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam LHP itu, BPK meminta kepada Walikota Banda Aceh Illiza Sa`aduddin Djamal untuk memerintahkan masing-masing pengguna anggaran agar lebih cermat dalam menyusun HPS dalam melaksanakan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sementara itu, tulis BPK, Pemko Banda Aceh melalui kepala dinas terkait mengatakan wajar atas selisih harga tersebut. Karena, belum ditambahkan keuntungan dan PPn. (*)

Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...