10 Anggota DPRK Abdya Kembali Boikot Pengesahan APBK 2017

10 Anggota DPRK Abdya Kembali Boikot Pengesahan APBK 2017
Suasana rapat paripurna pembahasan anggaran DPRK Abdya

BERITAKINI.CO, Blangpidie I Paripurna Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi APBK 2017 yang belangsung di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Kamis (12/1/2017), kembali gagal.

Baca: Lewat Tanggal 15 Belum Disahkan, APBK Abdya 2017 Jadi Perbub

Padahal sidang itu ikut diawasi oleh tim yang diutus Pemerintah Aceh yakni Kepala Bidang Evaluasi Dinas Keuangan Aceh (DKA) Amirullah.

Pangkal persoalan molornya paripurna pengesahan tersebut lantaran 10 anggota DPRK yang berasal dari Partai Aceh, PAN dan Gerindra kembali memboikot jalannya sidang.

Alhasil, paripurna tak bisa dijalankan lantaran tak menucukupi jumlah minimal anggota dewan yang hadir.

"Dari 25 anggota dewan,14 orang yang telah menandatangani daftar hadir, namun sidang tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencukupi kuorum," kata Pimpinan DPRK Abdya Romi Syahputra saat memimpin sidang.

Romi juga mengatakan, sesuai dengan Pasal 90 ayat 2 Tata Tertib (Tatib) Dewan, setelah dua kali penundaan, maka pimpinan boleh kembali menunda paling lama tiga hari untuk sidang selanjutnya.

Namun, karena praktik tarik-ulur ini sudah berlarut-larut, peserta sidang saat itu menginginkan agar paripurna selanjutnya dipercepat.

"Maka atas kesepakatan peserta sidang, paripurna ditunda hingga besok pukul 09.00 WIB," sambung Romi.

Romi menyampaikan, dalam paripurna yang telah dijadwalkan tersebut akan diundang seluruh stakeholder, mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Abdya.

Tujuannya, kata Romi, agar semua elemen mengetahui siapa dewan yang ikut dalam proses pembahasan dan paripurna RAPBK Abdya dan yang tidak.

"Sehingga tidak menimbulkan salah persepsi terhadap ke 14 anggota dewan yang selalu hadir," katanya.(*)

Komentar

Loading...