Zulkifli Adam Nilai Jaksa Keliru Menetapkannya Sebagai Tersangka Korupsi

Zulkifli Adam Nilai Jaksa Keliru Menetapkannya Sebagai Tersangka Korupsi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Mantan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam menilai jaksa keliru menetapkannya sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan komplek guru SMP di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Zulkifli berdalih bahwa pembebasan lahan tersebut dilakukan sebelum dia menjadi wali kota. “Saat itu Wali Kota Sabang Pak Zulkifli Hasan, jadi memang ada kesamaan nama sedikit dengan saya,” katanya pada BERITAKINI.CO, Selasa (9/10/2018).

Zulkifli Adam mengungkapkan bahwa penetapan izin lokasi pembebasan lahan tersebut dilakukan pada masa Zulkifli Hasan.

“Saya kan dilantik pada 17 September 2012. Sementara pembebasan lahan itu pada Juni 2012. Artinya pada saat itu saya belum jadi wali kota. Tapi kebetulan namanya sama-sama Zulkifli,” katanya lagi.

Karena itulah, Zulkifli Adam menilai jaksa keliru menetapkannya sebagai tersangka.

“Beberapa waktu lalu jaksa juga pernah memanggil Sekda Sofyan Adam, kebetulan abang saya. Padahal pada saat pembebasan lahan, Sekda masih dijabat Pak Amir. Ini salah panggil lagi, tapi kita maklum,” katanya.

Namun Zulkifli Adam mengakui bahwa tanah yang dibebaskan tersebut adalah miliknya dan benar dia mendapat bayaran senilai Rp 170 ribu per meter.

“Saya hanya sekedar pemilik tanah. Kalau pemilik tanah itu sama sekali tidak ada kewenangan apapun. Oke jika memang anggaran pembebasan tanah tersebut sudah ditetapkan oleh DPRK. Tapi kalau pemerintah sebagai eksekutor menyimpulkan tanah itu tidak dibutuhkan, kan bisa saja tidak perlu dieksekusi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan dua orang tersangka pada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan komplek guru SMP yang berada di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Dua orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan itu salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Sabang Zulkifli H Adam (ZA). Sementara satu tersangka lain berinisial MM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Chaerul Amir mengatakan, kasus pembebasan lahan tersebut bersumber dari anggaran Pemerintah Sabang tahun 2012 dengan jumlah Pagu Rp 1,6 milliar.

Kajati Aceh menjelaskan, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan komplek rumah guru itu diketahui milik mantan wali kota Sabang.

“Jadi diduga ada penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Jadi harga tanah yang dibebaskan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau lebih mahal, di atas harga pasaran,” kata Chaerul Amir di kantor Kejati Aceh di Banda Aceh pada wartawan.

Baca: Mantan Walikota Sabang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Dugaan penggelembungan harga tanah ini, menurut penyidik jaksa telah direncanakan pada saat tersangka tersangka masih menjabat sebagai anggota DPRK Sabang.

“Jadi pada saat perencanaan, penganggaran dan pembahasan telah dilakukan pada saat itu. Dan ZA (Zulkifli Adam) waktu itu masih menjadi anggota DPRK Sabang. Kemudian pada saat ZA menjabat wali kota, tanah itu baru dibebaskan,” ujarnya.

Berdasarkan harga pasaran, di wilayah tersebut harga tanah berkisar antara Rp 60 hingga 70 ribu per meter. Namun, pada fakta yang ditemukan penyidik, tanah tersebut dibebaskan dengan harga Rp 170 ribu per meter dengan luas lahan 9.437 meter persegi.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...