Zaini Abdullah Dilaporkan ke Dit Tipikor Bareskrim Polri

Zaini Abdullah Dilaporkan ke Dit Tipikor Bareskrim Polri

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan empat kasus indikasi penyimpangan sektor lingkungan di Aceh ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis 16 November 2017. Keempat kasus tersebut merupakan hasil investigasi MaTA yang tersebar di Aceh Tamiang dan Nagan Raya.

Staf Bidang Hukum dan Politik MaTA Saryulis mengatakan, kasus-kasus tersebut masing-masing, tiga kasus perjanjian kerjasama pengelolaan kelapa sawit dalam kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang dengan objek kelapa sawit dan juga bakau. Satu kasuslainnya adalah perjanjian kerjasama pengelolaan sawit dalam kawasan lindung di Nagan Raya.

"Hasil temuan MaTA, kasus-kasus ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Aceh bersama oknum perorangan dan juga koperasi," katanya pada wartawan di Sekretariat MaTA, Rbau (22/11/2017).

Berdasarkan hasil analisa MaTA, lanjutnya, ketujuh kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana dituangkan pada Pasal 2 dan 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MaTA dan ICW menduga perjanjian kerjasama yang dibuat dalam kasus pengelolaan sawit di kawasan hutan lindung dan kawasan lindung hanya dijadikan sebagai modus untuk melegalkan indikasi penyimpangan. Padahal faktanya untuk “menguras” kekayaan alam Aceh.

Dalam laporan tersebut, MaTA turut melaporkan bekas Gubernur Aceh ZAini Abdullah yang patut diduga mengetahui dan mengizinkan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Aceh, meskipun bupati Aceh Tamiang menolak perjanjian tersebut. Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun juga turut dilaporkan oleh MaTA karena diduga kuat ikut merancang dan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

Selain ke Dit Tipidkor Bareskrim Polri, keempat kasus ini juga dilaporkan ke Ombudsman RI di Jakarta pada hari yang sama ditambah tiga kasus lain dengan potensi penyimpangan mal administrasi. Kasus-kasus tersebut di antaranya pembukaan lahan oleh PT Indo Sawit Perkasa di Subulussalam yang kuat dugaan tanpa disertai izin land clearing, dan pembukaan lahan oleh PT Bumi Daya Abdi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap serta kasus pemberian izin usaha untuk PT Mandum Payah Tamita di Aceh Utara.

"Bagi MaTA, laporan kasus yang disampaikan ke Dit Tipidkor Bareskrim Polri dan Ombudsman harus menjadi dasar evaluasi oleh Pemerintah Irwandi–Nova untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh. MaTA berharap, Pemerintah Irwandi–Nova harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak merusak lingkungan termasuk pengalokasian anggaran yang cukup untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh," kata Saryulis.

Rubrik

Komentar

Loading...