Warga Aceh Singkil Tolak Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Kerusuhan 2015

Warga Aceh Singkil Tolak Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Kerusuhan 2015

BERITAKINI.CO, Singkil | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai menyalurkan bantuan dana sosial untuk korban konflik berbau SARA tahun 2015 silam.

Total anggaran yang digelontorkan untuk bantuan sosial ini mencapai Rp 1,5 miliar yang bersumber dari APBA 2018.

Saat ini, bantuan berupa uang itu baru disalurkan kepada 17 orang yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Rekonsiliasi Penyelesaian Konflik. Mereka adalah korban konflik yang dinilai sudah lengkap syarat yakni, meninggal dunia, cacat permanen, dan luka berat.

Baca: 17 Korban Kerusuhan 2015 di Aceh Singkil Terima Bantuan Sosial

Untuk korban meninggal dunia, mendapatkan santunan Rp 25 juta. Sementara korban luka permanen Rp 20 juta, dan luka berat Rp 10 juta.

Bantuan ini ternyata menuai reaksi. Puluhan warga Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, menolak keras wacana pemerintah tersebut. Penolakan dilakukan dengan memasang spanduk dan mengumpulkan tanda tangan warga.

“Kami meminta kepada Bupati Aceh Singkil untuk membatalkan rencana tersebut. Dengan berbagai pertimbangan kami ingin dana tersebut ditarik kembali dan tidak ada pencairan lagi,” kata Musliman, salah satu warga setempat, Sabtu (5/1/2019).

Kata dia, alasan penolakan karena mereka menilai tim rekonsiliasi dan tim identifikasi berkas tidak transparan. Bahkan, akibat penyaluran dana bantuan sosial kepada 17 orang beberapa waktu lalu telah membuat masyarakat di wilayah itu heboh.

“Jumat malam (4/1/2019) ketua tim rekonsiliasi dan ketua tim identifikasi datang ke Lipat Kajang untuk menjelaskan terkait sudah cair 17 orang dan memberitahu bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari tim identifikasi berkas dengan alasan kondisi kesehatannya. Saat bincang-bincang dengan masyarakat sempat ricuh, karena saat ditanya siapa saja yang mendapatkan bantuan itu mereka tidak bisa menjawab” kata Musliman.

Saat ini, kata dia, puluhan warga sudah menandatangani pernyataan penolakan dan diperkirakan warga yang menolak akan bertambah.

“Nanti tanda tangan penolakan ini akan kita serahkan langsung kepada bupati. Rencananya Senin ini (7/1/2019),” kata Musliman.

Editor
Rubrik
Iklan Sabang Merine

Komentar

Loading...