Walhi Aceh: Bupati dan Wali Kota Tidak Berwenang Keluarkan Izin Pertambangan

Oleh ,
Walhi Aceh: Bupati dan Wali Kota Tidak Berwenang Keluarkan Izin Pertambangan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kegiatan pertambangan biji besi DMP yang dilakukan PT Organik Semesta Subur dinilai bertentangan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam 2015-2035.

Lagipula, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di wilayah berdekatan dengan Desa Napal Batu, Namo Buya dan Singgersing.

Hal ini diungkap Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, M. Nur, menyikapi izin lingkungan yang dikeluarkan Pemkot Subulussalam melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Surat bernimor 503/081/75.208.3/2018 tersebut sejatinya sudah dikeluarkan sejak 5 Maret 2018 lalu.

M Nur, Selasa (7/8/2018) mengatakan secara administrasi, berdasarkan peta lokasi yang dimuat dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), desa tempat beroperasinya pertambangan ini masuk Kecamatan Sultan Daulat. Sementara hasil overlay peta yang dilakukan oleh WALHI Aceh berbeda, lokasi pertambangan tersebut justru masuk Simpang Kiri.

"Kondisi desa tersebut masuk dalam kategori kawasan rawan longsor," kata M. Nur.

Dia mengatakan hal ini menunjukkan tidak akuratnya PT Organik Semesta Subur dalam mengeluarkan peta lokasi kegiatan pertambangan.

M Nur juga mengupas landasan hukum terkait izin pertambangan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017.

Dalam aturan Menteri ESDM tersebut diketahui setiap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sementara untuk kelanjutan kegiatan usaha pertambangan disebutkan harus mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian, kata M Nur, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyebutkan adanya kewenangan memberikan izin terkait pertambangan mineral dan batubara.

Dia mengatakan dalam undang-undang tersebut justri menyebutkan soal kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.


Atas dasar landasan hukum inilah Walhi menilai Pemkot Subulussalam telah salah dalam mengeluarkan izin kepada PT Organik Semesta Subur terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi.

"Hal ini bertentangan dengan dengan undang-undang pemerintah daerah dan peraturan menteri ESDM karena dalam undang-undang dan peraturan tersebut tidak ada kewenangan bupati mengeluarkan izin," kata M Nur.

Rubrik

Komentar

Loading...