Terlibat Korupsi, 10 ASN Pemkab Aceh Besar Bakal Dipecat

Terlibat Korupsi, 10 ASN Pemkab Aceh Besar Bakal Dipecat
Ilustrasi Net

BERITAKINI.CO, Jantho | Sebanyak 10 orang aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang terbukti korupsi dan putusannya inkracht bakal diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat.

Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari kesepakatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima, Haria Wibisana, yang telah ditandatangani secara bersama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Baca: Catat! Ditenggat Maret, Kepala Daerah Harus Pecat PNS Terbukti Korupsi

SKB yang disepakati secara bersama itu terkait dengan pemecatan terhadap 2.357 orang PNS yang berstatus koruptor. Dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 12 September 2018, total ada 89 orang ASN (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota) yang masuk dalam daftar pemecatan.

“Berdasarkan data dari BKN ada 10 orang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs Iskandar, kepada BERITAKINI.CO, Kamis (7/2/2019).

Kata Iskandar, Pemkab Aceh Besar telah menerima SKB yang ditandatangani oleh tiga Menteri tersebut. Pihaknya, kata Iskandar, juga sudah mengantongi kesepuluh nama ASN yang bakal dipecat tersebut.

Bahkan, kata Iskandar, saat ini pihaknya sedang melakukan proses pemecatan sesuai aturan yang berlaku terhadap ASN yang masih berstatus aktif maupun tidak aktif.

“Tinggal ditandatangani oleh Bupati selaku PPK,” kata Iskandar.

Dari 10 ASN tersandung kasus korupsi yang bakal dipecat tersebut, sebagian besar bertugas di Dinas Pengairan dan beberapa dinas lainnya. Mereka terjerat kasus korupsi kurun waktu dari 2013 hingga 2018 lalu.

Baca: Tak Mau Pecat PNS Koruptor, PPK Disanksi

“Ada tujuh orang ASN di Dinas Pengairan yang tersandung korupsi. Sebagian besar itu staf, hanya ada satu orang yang kepala dinas. Sebenarnya ada dua Kadis, namun satu orang sedang banding jadi kita tunda,” kata Iskandar.

Meski telah memprosesnya, kata Iskandar, Ia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pemecatan akan dilakukan.

“Saat ini ada beberapa ASN melalui Korpri infonya sedang melakukan uji materi (Judicial Review) terhadap SKB yang diteken oleh tiga Menteri. Namun ada beberapa surat dari BKN yang menyatakan mereka tetap harus diproses pemecatan. Jadi kita masih memprosesnya,” kata Iskandar.

Rubrik

Komentar

Loading...