Terkait Pencabulan Santri di Lhokseumawe: Jerat Qanun Aceh Lebih Berat dari UU Perlindungan Anak

Terkait Pencabulan Santri di Lhokseumawe: Jerat Qanun Aceh Lebih Berat dari UU Perlindungan Anak

BERITAKINI.CO, Lhokseumawe | Kasus pencabulan santri yang melibatkan mantan pimpinan dan guru dayah AN Lhokseumawe, AI (45) dan MY (26), terus bergulir. Keduanya dijerat dengan Qanun Nomor 6 Thaun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tapi sejumlah pihak menginginkan agar penegak hukum menggunakan pasal-pasal pidana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak.

Wakil Ketua DPRA T Irwan Djohan bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk memproses pelaku UU tersebut.

Menurut Irwan Djohan, jika pelaku dihukum berdasarkan qanun agak lemah untuk menjerat pelaku, karena klausul kejahatan seksual terhadap anak tidak diatur secara khusus di dalam Qanun Jinayat.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lhokseumawe itu jelas peristiwa yang sangat memilukan bagi Aceh, khususnya bagi anak-anak Aceh. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi dan dididik, bukan karena mereka lemah lalu dijadikan sebagai objek kejahatan,” ujar Irwan Djohan.

Sementara penuntut umum tetap akan mendakwa para tersangka itu dengan Qanun Aceh.

"Dari kesepakatan jaksa dan polisi sudah fix menggunakan Qanun Aceh,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Lhokseumawe, Fakhrillah, Rabu (14/8/2019).

Ia mengakui jika UU Perlindungan Anak mengatur khusus tentang anak dan berlaku umum di Indonesia.

Baca: Proses Hukum Pencabulan Santri, DPRA Apresiasi Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe

“Tetapi karena kita di Aceh kan punya ketentuan khusus dan lebih khusus lagi untuk penanganan kasus-kasus jinayah terhadap pelecehan seksual terhadap anak," katanya.

Mengenai ancaman hukuman, kata Fakhrillah, bahkan qanun mengaturnya lebih berat dari pada UU Perlindungan Anak.

“Jadi di dalam Pasal 50 Qanun Jinayat itu ancaman hukuman sampai 200 bulan penjara atau 10 tahun,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...