Temuan BPK: Setdako Banda Aceh Beli Sirup, Sarung dan Sajadah Rp 453 Juta untuk Dibagi-bagikan Aminullah

Temuan BPK: Setdako Banda Aceh Beli Sirup, Sarung dan Sajadah Rp 453 Juta untuk Dibagi-bagikan Aminullah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya belanja APBK Kota Banda Aceh 2018 yang tidak sesuai ketentuan. Salah satunya adalah pembelian barang bantuan sosial untuk diserahkan kepada pihak ketiga melalui sekretariat daerah senilai Rp 453,7 juta.

Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018. LHP itu telah diserahkan kepada DPRK Banda Aceh pada Kamis, 9 Mei 2019 lalu.

Dalam LHP itu, BPK menjelaskan, duit sebanyak itu digunakan masing-masing untuk membeli kain sarung dan sirup Rp 196,9 juta, dan untuk membeli sajadah Rp 188 juta.

Tak seperti lazimnya mekanisme belanja bantuan sosial, BPK sama sekali tidak menemukan adanya daftar penerima yang jelas dalam pengadaan bantuan tersebut.

Ternyata, sirup dan sarung tersebut dibeli untuk disalurkan oleh wali kota dan wakil wali kota saat mereka menghadiri undangan atau berkunjung ke masyarakat dan diberikan sebagai hadiah atau bingkisan.

Sementara sajadah dibeli lebih dulu dan akan disalurkan jika ada permohonan dari masyarakat kepada wali kota dan disetujui, maka setda akan menyalurkan.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Di antaranya adalah Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggota atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.

Selain itu, juga melanggar Pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

BPK juga menyatakan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBK.

Pasal 38 ayat 1 peraturan wali kota tersebut menyatakn bahwa perorangan, keluarga, atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis belanja bantuan sosial kepada wali kota.

“Kondisi tersebut mengakibatkan bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada pihak ketiga berpotensi tidak tepat sasaran,” tulis  BPK dalam LHP tersebut.

Atas temuan itu, sekretaris daerah menyatakan bahwa pengadaan kain sarung, sirup dan sajadah tersebut termasuk kategori belanja yang tidak dapat diprediksi karena barang-barang tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang mendapatkan hadiah dari wali kota dan wakil wali kota pada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil yang diselenggarakan masyarakat serta tidak terencanakan. Sementara penerima bantuan tersebut akan ditetapkan dalam keputusan wali kota setelah barang tersebut disalurkan.

Rubrik

Komentar

Loading...