Temuan BPK: Jadi Kewenangan Pusat, Pemko Banda Aceh Tetap Suntik Rp 319 Juta untuk Politeknik Aceh

Temuan BPK: Jadi Kewenangan Pusat, Pemko Banda Aceh Tetap Suntik Rp 319 Juta untuk Politeknik Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Kota Banda Aceh sepertinya memang gemar “menabrak” regulasi.

Meski sesungguhnya pengelolaan pendidikan tinggi merupakan wewenang pemerintah pusat,  Pemerintah Kota Banda Aceh tetap saja campur tangan.

Dengan alasan Politeknik Aceh sedang dalam kondisi memprihatinkan, Pemko Banda Aceh pun menggelontorkan Rp 319 juta ke perguruan tinggi itu.

Duit sebanyak itu digunakan untuk membayar, antara lain, iuran BPJS tenaga kerja Politeknik Aceh, premi asuransi non PNS di Politeknik Aceh, bayar listrik, dan bayar internet.  

Operasional Politeknik Aceh yang dibiayai Pemko Banda Aceh
Sumber: LHP BPK

Namun kebijakan ini dinilai tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di mana undang-undang tersebut telah menegaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, di mana pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan khusus, sementara pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini.

Karena itu, kebijakan Pemko Banda Aceh ini pun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Bacaj juga:

“Kondisi tersebut mengakibatkan pembiayaan atas Politeknik Aceh tidak sesuai dengan prioritas urusan daerah kabupaten/kota,” tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kota Banda terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2018.

BPK menilai kondisi itu terjadi karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak cermat dalam melakukan penganggaran keuangan daerah.

Sementara kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh beralasan bahwa hal itu dilakukan karena kondisi Politeknik Aceh yang saat ini dalam keadaan memprihatinkan di mana pada awal di operasikan, perguruan tinggi itu selalu ramai dan diminati pelamar, namun berbanding terbalik dengan kondisi saat ini di mana para pelamar sudah menurun.

Selain itu, Politeknik Aceh juga merupakan aset Pemerintah Kota Banda Aceh, karena itu Pemko Banda Aceh melakukan penyelamatan terhadap Politeknik Aceh agar dapat terus berjalan.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...